[POPULER NASIONAL] Profil Perwira TNI AD Kelahiran Timor Timur | Lawatan Jokowi ke Ende

JAKARTA, KOMPAS.com - Berita tentang profil Wakil Asisten Intelijen Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Bidang Manajemen Intelijen, Brigadir Jenderal Antoninho Rangel da Silva menjadi berita terpopuler pada Selasa (31/5/2022).

Selain itu, berita tentang Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengunjungi Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk memimpin upacara Hari Lahir Pancasila juga menjadi berita terpopuler kedua.

Selain itu, berita tentang penjelasan Kementerian Dalam Negeri mengenai informasi pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) guna kepentingan pemilihan umum menjadi berita terpopuler ketiga.

1. Antoninho Rangel da Silva, Perwira TNI AD Kelahiran Timor Timur yang Kini Berpangkat Brigjen

Wakil Asisten Intelijen Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Bidang Manajemen Intelijen, Brigadir Jenderal Antoninho Rangel da Silva menjadi salah satu dari 24 perwira tinggi TNI AD yang mendapatkan kenaikkan pangkat.

Ia mendapatkan kenaikan pangkat langsung diberikan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Senin (30/5/2022).

Antoninho merupakan pria kelahiran 17 Agustus 1968 di Timor Timur, yang kini bernama Timor Leste. Ia mengatakan bahwa sebuah kehormatan bisa mendapatkan kenaikkan pangkat menjadi brigadir jenderal.

“Sebuah kehormatan yang hakiki bagi setiap prajurit sehingga kesempatan tersebut dapat digunakan untuk berkarya secara profesional, efektif, efisien dan modern,” kata Antoninho kepada Kompas.com, Senin (30/5/2022) malam.

Antoninho merupakan abituren Akademi Militer (Akmil) angkatan 1992 dari kecabangan infanteri. Dalam perjalanan di dunia ketentaraan, Antoninho tercatat pernah berdinas di Batalyon Infanteri 408/Suhbrastha dan Batalyon Infanteri 410/Alugoro.

Kemudan, ia juga pernah dipercaya menjadi instruktur perang di Pusat Pendidikan Infanteri Bandung, Jawa Barat. Selain itu, Antoninho juga pernah menjadi Perwira Pembantu Madya Pam Sinteldam VI/Mulawarman, Kasi Intel Korem 101/Antasari, dan Asops Satintel Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI.

Kemudian, Staf Ahli Pangdam IX/Udayana Bidang Ekonomi, dosen Sesko TNI, Paban IV/Log Ditum Sesko TNI, hingga Pamen Denma Mabesad.

2. Pimpin Peringatan Hari Lahir Pancasila, Jokowi Jadi Presiden Kedua yang Kunjungi Ende

Presiden Joko Widodo dijadwalkan memimpin upacara Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Lapangan Pancasila Kota Ende, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Rabu (1/5/2022).

“Bapak Presiden Joko Widodo yang akan memimpin langsung upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022. Upacara peringatan hari lahir Pancasila dipusatkan di Ende,” kata Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Antonius Benny Susetyo sebagaimana dilansir dari siaran pers di laman resmi BPIP, Selasa (31/5/2022).

Benny juga mengungkapkan, Presiden Jokowi akan menjadi Presiden Republik Indonesia (RI) kedua yang berkunjung ke Kabupaten Ende, setelah Presiden Pertama RI, Soekarno. Dia melanjutkan, masyarakat Ende dan sekitarnya sangat antusias menyambut hari Lahir Pancasila 1 Juni.

Berbagai kegiatan digelar sejak 28 Mei 2022, di antaranya Parade Laut dan Napak Tilas yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, seperti Paguyuban Maluku, kelompok masyarakat Bali, dan lainnya.

Lebih lanjut Benny mengatakan, Kabupaten Ende adalah tempat perenungan Presiden Soekarno tentang dasar negara Indonesia, yang kini dikenal sebagai Pancasila.

Hingga saat ini banyak situs sejarah yang menjadi daya tarik wisatawan di Ende, di antaranya Rumah Pengasingan Bung Karno, Taman Perenungan, dan Gedung Immaculata. Oleh karenanya, peringatan hari Lahir Pancasila saat ini menjadi momen berharga bagi Kabupaten Ende dan masyarakat Indonesia.

3. Beredar Informasi WNA Dibuatkan e-KTP untuk Kepentingan Pemilu, Kemendagri Beri Penjelasan

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakhrulloh membantah informasi yang beredar di media sosial soal adanya warga negara asing (WNA) asal China yang dibuatkan e-KTP untuk kepentingan Pemilu 2024.

Menurut Zudan, informasi tersebut menggunakan berita pada 2020.

"Ada framing menggunakan berita lama tahun 2020," ujar Zudan dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa (31/5/2022).

Zudan melanjutkan, sesuai dengan UU Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 juncto UU Nomor 23 Tahun 2013 dijelaskan bahwa setiap WNA yang memiliki Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) diberikan e-KTP.

"Tetapi, syaratnya sangat ketat. Harus memiliki KITAP. KITAP ini diterbitkan Ditjen Imigrasi Kemenkumham," lanjut Zudan.

Dia lantas menjelaskan soal jumlah WNA yang sudah mengurus e-KTP. Berdasarkan data dari database di Dukcapil Kemendagri, saat ini lebih kurang 13.000 WNA yang sudah mengurus e-KTP.

"Jadi, tidak ada jutaan jumlahnya. Nah, WNA dari negara mana yang terbanyak ? Korea Selatan, Jepang, Australia, Belanda, China," ungkap Zudan. "Kemudian Amerika Serikat, Inggris, India, Jerman, dan Malaysia," lanjutnya.

Adapun informasi yang beredar di media sosial menyebutkan bahwa WNA tenaga kerja asing (TKA) asal China sudah mulai dibuatkan KTP WNI dengan nama palsu untuk disiapkan pada agenda Pemilu 2024.

Informasi itu juga memuat link berita yang menyebutkan ada dugaan keterlibatan Dukcapil Kemendagri dalam pembuatan KTP palsu untuk WNA China. Informasi yang sama juga mengajak untuk membangun gerakan anti TKA dan Komunis China serta memboikot Pemilu 2024.