Jokowi dan Peluangnya sebagai "King Maker" Pilpres 2024 Tanpa Megawati

JAKARTA, KOMPAS.com - Panggung politik Tanah Air riuh pasca-pernyataan Presiden Joko Widodo di acara Rapat Kerja Nasional V Pro Jokowi (Projo) di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (21/5/2022).

Ketua Dewan Pembina Projo itu meminta relawannya tak terburu-buru perihal politik, sekalipun mungkin yang mereka dukung hadir di tengah-tengah rakernas.

Dalam acara tersebut, hadir sejumlah tokoh, di antaranya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

"Jangan tergesa-gesa, jangan tergesa-gesa. Meskipun, meskipun, mungkin yang kita dukung ada di sini," kata Jokowi.

Mendengar pernyataan Jokowi, relawan yang hadir bersorak-sorai. Sebagian bertepuk tangan sambil meneriakkan nama Ganjar.

Pernyataan Jokowi ini ditengarai sebagai sinyal restu ke Ganjar untuk melangkah ke Pemilu 2024.

Memang, nama Ganjar digadang-gadang menjadi sosok potensial calon presiden di pilpres mendatang. Elektabilitasnya menurut survei berbagai lembaga berada di urutan teratas, bersaing dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Namun, di internal PDI Perjuangan sendiri, disinyalir terjadi rivalitas menuju panggung pilpres antara Ganjar dengan putri mahkota yang tidak lain adalah putri Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani.

Kendati demikian, PDI-P hingga kini belum angkat bicara soal Pilpres 2024, apalagi memutuskan dukungannya untuk calon tertentu.

Jokowi pun dinilai berpeluang menjadi "king maker" yang mampu membentuk poros koalisi baru di pilpres mendatang, bahkan di luar PDI-P, partai yang selama ini menaunginya.

Sinyal politik

Membaca dinamika ini, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda menilai, Presiden Jokowi sengaja mengirimkan sinyal politik dukungannya untuk Ganjar ketika berpidato di acara Rakernas V Projo.

"Pak Jokowi sebenarnya sudah cukup memberi sinyal politik dukungannya, tetapi Pak Jokowi memahami bahwa politik itu dinamis sehingga diselipkan dengan kalimat 'jangan terburu-buru'," kata Hanta kepada Kompas.com, Selasa (24/5/2022).

Menurut Hanta, pernyataan Jokowi dalam rakernas bisa dimaknai sebagai tiga hal. Pertama, meski telah memberikan sinyal dukungan, Jokowi ingin menjaga situasi politik tetap tenang di tengah kerja-kerjanya sebagai presiden.

Jika Jokowi secara vulgar menyampaikan dukungannya, jelas akan berdampak pada dinamika politik saat ini.

"Sehingga, dikhawatirkan akan mengganggu kerja-kerja pemerintah ke depan," ujar Hanta.

Kedua, Jokowi juga tidak ingin mengunci peluang dukungan kepada satu figur saja. Sebab, dia paham bahwa elektabilitas seorang tokoh akan bergerak dinamis.

Apalagi, ada banyak nama yang digadang-gadang punya potensi besar untuk maju sebagai calon presiden.

Merujuk data berbagai survei, selain Ganjar, setidaknya ada dua figur yang punya elektabilitas tinggi, yakni Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Dan Pak Jokowi tentunya ingin memberikan dukungan kepada figur yang berpotensi besar menang agar melanjutkan program beliau, sehingga perlu dicermati dinamika politiknya," tutur Hanta.

Ketiga, menurut Hanta, pernyataan Jokowi yang tidak secara lugas menyatakan dukungan politiknya adalah untuk menjaga dinamika politik di tubuh PDI-P. Sebab, hingga kini PDI-P belum menentukan dukungannya.

"Jadi, Pak Jokowi masih melihat perkembangan dinamika politik jelang 2024, meski kemarin sedikit memberi sinyal di Rakernas Projo," kata dia.

Jadi "king maker"

Hanta pun menilai, bukan tidak mungkin Jokowi membentuk poros baru di Pilpres 2024, bahkan di luar PDI-P.

"Pak Jokowi memang berpotensi besar menjadi salah satu king maker di luar partai politik yang menentukan pada Pilpres 2024, di luar nama Bu Megawati, Pak Prabowo, Pak SBY, dan ada nama Pak Surya Paloh yang memegang tiket partai," kata Hanta.

Menurut Hanta, kekuatan Jokowi sebagai king maker terletak pada infrastruktur kekuasaan dan otoritas politiknya untuk mengumpulkan partai-partai politik.

Otoritas ini melekat pada diri Jokowi yang menjabat sebagai presiden dua periode dan hingga kini masih berkuasa.

Setidaknya, ada dua pertimbangan yang memungkinkan Jokowi menjadi king maker. Pertama, Jokowi berkepentingan mencari suksesornya agar bisa meneruskan program-program kerja yang telah ia rintis.

Untuk mencapai tujuan pertama, Jokowi bakal melihat peluang kemenangan dari setiap figur yang digadang-gadang menjadi capres. Oleh karenanya, peta elektabilitas menjadi pertimbangan besar.

"Dan Pak Jokowi juga bakal mampu mengumpulkan dukungan partai politik untuk mendukung figur yang diinginkan," ujar Hanta.

Kendati demikian, Hanta menilai, bukan tidak mungkin PDI-P dan Jokowi akan bersatu pada Pilpres 2024.

Jika Jokowi punya modal berupa otoritas untuk mengumpulkan infrastruktur kekuasaan melalui partai-partai politik, PDI-P memiliki kekuatan pada tahap kandidasi atau pencalonan.

Sebab, sebagai partai pemegang saham politik terbesar, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu punya tiket emas menuju panggung pilpres, bahkan tanpa perlu berkoalisi dengan partai lain.

"Pada titik ini keduanya tentu berpeluang mengambil keputusan yang sama dalam mendukung satu figur," ucap Hanta.

Baik Jokowi maupun PDI-P, lanjut Hanta, akan mempertimbangkan banyak hal, namun dengan tujuan yang sama untuk menang.

"Pada intinya semua pertimbangan dalam menentukan pilihan politik akan rasional, yakni melihat peluang kemenangan," kata dia.

Respons PDI-P

Sementara, menanggapi spekulasi yang berkembang, Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menilai, pernyataan Jokowi yang meminta relawannya tak terburu-buru soal politik 2024 merupakan bentuk ajakan untuk memikirkan kepentingan nasional.

Menurut Hasto, saat ini yang seharusnya menjadi fokus utama negara adalah mengatasi pandemi dan persoalan global, bukan pilpres.

"Pertama, melihat konteks situasional bangsa dan negara. Saat ini fokus utama adalah berpacu mengatasi dampak pandemi dan ketidakpastian global. Hal inilah yang ditegaskan Presiden Jokowi sebagai kepentingan nasional yang harus didahulukan," kata Hasto kepada wartawan, Senin (23/5/2022).

Selain itu, Hasto beranggapan bahwa Jokowi juga meminta seluruh pihak untuk mengetahui tahapan Pemilu 2024 sebelum memberikan dukungan terhadap pasangan capres-cawapres.

Jokowi, menurut Hasto, juga ingin menjelaskan bahwa terdapat landasan pertimbangan strategis dalam mencari sosok pemimpin. Pencarian sosok itu bisa diusung parpol maupun gabungan parpol atau yang biasa disebut koalisi.

"Selain itu, terkait dengan bagaimana pentingnya kalkulasi politik untuk memastikan kuatnya dukungan rakyat juga menjadi hal yang penting," tambah dia.

Sementara, politisi PDI-P Masinton Pasaribu mengaku, partainya tak mau mencampuri urusan internal Relawan Projo pasca-pernyataan Jokowi dalam Rakernas Projo.

Oleh karenanya, PDI-P tidak bisa menegur Jokowi atas pernyataannya dalam acara tersebut.

"Itu kan (Projo), enggak mau campurilah urusan ormas lain," kata Masinton saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (23/5/2022).

"Kalau ada kemarin (Projo) itu kan bukan forum parpol," ujarnya.

Masinton mengatakan, terkait dukungan capres di 2024, PDI-P akan menunggu perintah Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum partai. Namun, hingga kini, Megawati belum memutuskan siapa tokoh yang akan diusung PDI-P pada pilpres mendatang.

"Kalau kami, keputusan partai itu (soal capres) ada di Bu Ketum. Ya acuan kami itu. Kalau ada (dukungan) kemarin itu kan bukan forum parpol. Itu forum ormas Projo," kata Masinton.