Salin Artikel

Kilas Balik Drama di PTIK saat KPK Hendak Tangkap Harun Masiku

JAKARTA, KOMPAS.com - Keberadaan tersangka kasus suap pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024, Harun Masiku, masih misteri.

Setelah lebih dari 2 tahun buron, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum bisa menangkap Harun.

Berbagai persoalan saat KPK akan menangkap Harun pada 8 Januari 2020 perlahan terungkap. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan mengungkapkan tim yang ditugaskan untuk melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Harun pada saat itu mengalami intimidasi.

Hal itu kembali dikemukakan oleh Novel setelah dia dipecat karena tidak lulus dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang kontroversial itu.

“Saat tim KPK melakukan OTT terhadap kasus tersebut, tim KPK diintimidasi oleh oknum tertentu, dan Firli dkk diam saja,” ujar Novel kepada Kompas.com, Selasa (24/5/2022).

Perkara yang membuat Harun menjadi tersangka adalah kasus suap yang turut menjerat mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Pengungkapan kasus berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dari hasil operasi, tim KPK menangkap 8 orang.

KPK lantas menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Wahyu Setiawan, eks Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kader PDIP Saeful Bahri, dan Harun. Namun, saat itu Harun lolos dari penangkapan.

Menurut pemberitaan Kompas.com pada 2020 lalu, Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan saat operasi tim penyidik sudah membuntuti Harun.

Keberadaan Harun, kata Ali, terakhir kali terdeteksi di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan.

"Malam itu diduga berada di Kebayoran Baru di sekitar PTIK, sehingga tim lidik bergerak ke arah posisi tersebut," kata Ali kepada wartawan, Kamis (30/1/2020).

Ali menuturkan, tim KPK kemudian singgah di masjid yang berada di Kompleks PTIK. Saat itulah terjadi kesalahpahaman antara tim KPK dengan petugas pengamanan setempat.

"Ada kesalahpahaman dengan petugas provost pengamanan PTIK di sana yang sedang melakukan sterilisasi tempat karena rencana ada kegiatan esok harinya," ujar Ali.

Ali mengatakan, petugas pun sempat memeriksa tim KPK hingga akhirnya tim tersebut dijemput oleh Deputi Penindakan KPK yang telah berkoordinasi dengan Polri.

Kombes Asep Adi Saputra yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri meminta supaya semua pihak tidak berspekulasi terkait kejadian itu.

"Yang fokus utama hari ini adalah kita mencari keberadaan Harun Masiku, semua akan menjadi clear kalau Harun Masiku tertangkap. Kita jangan berspekulasi, jangan berandai-andai. Tentunya nanti kita tunggu," kata Asep di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (31/1/2020).

Polri pun menegaskan bahwa pihaknya terus membantu KPK dalam pencarian terhadap Harun.

"Yang jelas, sekali lagi, pihak kepolisian dengan sangat serius membantu KPK untuk segera mengetahui dan menangkap saudara Harun Masiku,"

Pengakuan Kapolri

Jenderal Idham Azis yang pada 2020 menjabat sebagai Kapolri juga sempat ditanyai seputar kejadian di PTIK saat tim KPK hendak menangkap Harun. Idham dicecar oleh anggota Fraksi Partai Amanat Nasional Sarifuddin Sudding dan Fraksi Demokrat Benny Kabur Harman dalam rapat kerja Kapolri dan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 30 Januari 2020.

Saat itu Sudding mengkonfirmasi kepada Idham soal informasi tentang tim penyelidik KPK yang diinterogasi dan diminta menjalani tes urine ketika melakukan operasi di PTIK.

Saat itu Idham beralasan memang ketika peristiwa itu terjadi, Polri tengah mempersiapkan pengamanan lokasi PTIK menjelang kunjungan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada 8 Januari 2020. Namun, Idham mengatakan, tidak mengetahui tentang peristiwa ada penyelidik KPK sempat diinterogasi oleh polisi di PTIK.

"Kalau terus ketemu, misalnya beberapa penyelidik KPK, Polri tidak tahu apa proses yang ada di dalam," kata Idham.

Keberadaan Harun di PTIK juga dipertanyakan saat itu kepada Idham. Dia mengaku tidak mengetahui secara pasti tentang persoalan itu.

Benny Harman kemudian menanyakan tentang informasi penyelidik KPK yang hendak menangkap Harun disekap oleh polisi di PTIK.

Menanggapi pertanyaan Benny, Idham kembali menjawab tidak ada penyekapan terhadap penyelidik KPK yang saat itu datang ke PTIK untuk menangkap Harun. Dia juga mengatakan, tidak mengetahui soal keberadaan Harun di PTIK.

"Saya juga tidak mau berandai-andi di ruangan ini, yang jelas saya tidak tahu kalau yang bersangkutan ada di PTIK," ujar Idham.

Malah disanksi

Menurut Novel, Ketua KPK Firli Bahuri tak melakukan langkah apapun setelah tim KPK gagal menangkap Harun dan bahkan mendapat intimidasi.

Malah, kata Novel, tim yang melakukan penangkapan tersebut juga dilarang untuk melakukan penyidikan.

“Barangkali karena dianggap tidak bisa dikendalikan,” ucap Novel.

Selain itu, lanjut Novel, tim KPK yang berhasil melakukan OTT tersebut justru “diberi sanksi”. Penyidik Rossa Purbo Bekti kemudian dipulangkan ke Polri, tetapi ditolak karena masa tugasnya di KPK belum selesai.

Kemudian, satu orang dari kejaksaan dikembalikan, serta beberapa pegawai Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas) juga dipindahtugaskan oleh Firli Bahuri.

Novel menduga, kasus yang menjerat Harun Masiku diduga melibatkan elite tertentu.

“Kasus Harun Masiku ini diduga melibatkan petinggi partai tertentu. Pencarian terhadap Harun Masiku saya yakin tidak dilakukan kecuali hanya sekadarnya,” papar Novel.

“Apakah ada kaitannya? Hanya Firli dkk yang tahu,” tuturnya.

(Penulis : Irfan Kamil, Devina Halim | Editor : Bagus Santosa, Kristian Erdianto)

https://nasional.kompas.com/read/2022/05/24/17450001/kilas-balik-drama-di-ptik-saat-kpk-hendak-tangkap-harun-masiku

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenag: Jemaah Haji yang Wafat Capai 85 Orang hingga Hari Ini

Kemenag: Jemaah Haji yang Wafat Capai 85 Orang hingga Hari Ini

Nasional
Targetkan Lolos ke Parlemen, Partai Hanura Fokus Tampilkan Caleg dari Daerah

Targetkan Lolos ke Parlemen, Partai Hanura Fokus Tampilkan Caleg dari Daerah

Nasional
Survei Litbang Kompas: 62,6 Persen Responden Tak Yakin Pimpinan KPK Bebas Korupsi

Survei Litbang Kompas: 62,6 Persen Responden Tak Yakin Pimpinan KPK Bebas Korupsi

Nasional
Citra KPK Disebut Terendah dalam 5 Tahun Terakhir, Jubir: Keberhasilan Tak Cuma Diukur dari Tangkap Koruptor

Citra KPK Disebut Terendah dalam 5 Tahun Terakhir, Jubir: Keberhasilan Tak Cuma Diukur dari Tangkap Koruptor

Nasional
Sandiaga Sebut Penundaan Kenaikan Tiket Masuk TN Komodo Sesuai Arahan Presiden

Sandiaga Sebut Penundaan Kenaikan Tiket Masuk TN Komodo Sesuai Arahan Presiden

Nasional
Rencana Komandan Marinir Dijabat Jenderal Bintang 3, KSAL: Tunggu Saja, Sudah Kita Ajukan

Rencana Komandan Marinir Dijabat Jenderal Bintang 3, KSAL: Tunggu Saja, Sudah Kita Ajukan

Nasional
Spesifikasi KRI Teluk Calang-524 TNI AL, Mampu Angkut 10 Tank Leopard hingga Panser

Spesifikasi KRI Teluk Calang-524 TNI AL, Mampu Angkut 10 Tank Leopard hingga Panser

Nasional
Kejagung Blokir Rekening Operasional PT Duta Palma Group, Perusahaan Surya Darmadi

Kejagung Blokir Rekening Operasional PT Duta Palma Group, Perusahaan Surya Darmadi

Nasional
KSAL: Panglima TNI Andika Akan Disematkan Brevet Kapal Selam

KSAL: Panglima TNI Andika Akan Disematkan Brevet Kapal Selam

Nasional
Kejagung Sita 23 Aset Surya Darmadi, 8 di Antaranya Lahan Perkebunan Sawit

Kejagung Sita 23 Aset Surya Darmadi, 8 di Antaranya Lahan Perkebunan Sawit

Nasional
Selidiki Dugaan Pelecehan Seksual Istri Ferdy Sambo, Ini Alasan Komnas HAM Gandeng Komnas Perempuan

Selidiki Dugaan Pelecehan Seksual Istri Ferdy Sambo, Ini Alasan Komnas HAM Gandeng Komnas Perempuan

Nasional
UPDATE 8 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,58 Persen, Ketiga 24,53 Persen

UPDATE 8 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,58 Persen, Ketiga 24,53 Persen

Nasional
Menkeu: APBN 2023 Dirancang Fleksibel untuk Redam Guncangan Ekonomi Global

Menkeu: APBN 2023 Dirancang Fleksibel untuk Redam Guncangan Ekonomi Global

Nasional
Anggota Komisi 1 Tolak Usul Luhut Soal Penugasan TNI ke Kementerian, Khawatir Kembali ke Dwifungsi ABRI

Anggota Komisi 1 Tolak Usul Luhut Soal Penugasan TNI ke Kementerian, Khawatir Kembali ke Dwifungsi ABRI

Nasional
Bharada E Hendak Jadi 'Justice Collaborator' di Kasus Brigadir J, Apa Saja Keuntungannya?

Bharada E Hendak Jadi "Justice Collaborator" di Kasus Brigadir J, Apa Saja Keuntungannya?

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.