Luncurkan Transpolitan, Gus Halim: Konsep Transmigrasi Kini Harus Berbasis Ekonomi Digital

KOMPAS.com – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, pelaksanaan program transmigrasi tidak bisa dilakukan dengan pendekatan konvensional.

Menurutnya, dibutuhkan terobosan dan inovasi agar program pemerataan pembangunan lewat transmigrasi bisa beradaptasi dengan kemajuan zaman.

“Kita perlu inovasi dan terobosan dalam pembangunan transmigrasi. Dari transmigrasi konvensional menuju konsep transpolitan yang berbasis ekonomi digital dan bertumpu pada peningkatan sumber daya manusia (SDM),” ungkapnya.

Dia mengatakan itu saat memberikan kuliah umum bertema “Pembangunan Desa Berkelanjutan dan Kebangkitan Transmigrasi Modern untuk Kemajuan Bangsa” di Balai Senat Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Kamis (19/5/2022).

“Ini tantangan yang harus kita jawab agar program transmigrasi mampu menjawab permasalahan pengangguran, pengentasan kemiskinan, serta mempercepat tumbuhnya ekonomi di kawasan transmigrasi,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Oleh karenanya, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) meluncurkan model baru dalam pengembangan kawasan transmigrasi, yakni transpolitan.

Transpolitan diyakini menjadi model terbaik dalam mempercepat kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Menteri yang akrab disapa Gus Halim itu mengatakan, model transmigrasi transpolitan dikembangkan dengan basis kolaborasi pentahelix antara pemerintah, komunitas, kalangan swasta, dan akademisi.

“Kolaborasi ini akan banyak memberikan keunggulan jika dibandingkan dengan model transmigrasi konvensional yang selama ini kita lakukan,” jelasnya

Gus Halim juga menyebutkan, pelaksanaan pendekatan baru berbasis konsep transpolitan dibarengi dengan revitalisasi kawasan transmigrasi yang eksisting.

Dengan demikian, program transpolitan tidak kemudian meninggalkan begitu saja upaya mengembangkan kawasan transmigrasi yang sudah ada.

“Intinya dua, revitalisasi kawasan transmigrasi eksisting, salah satunya dengan memaksimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sisa tanah hak pengelolaan lahan (HPL), kedua dengan transpolitan”, terangnya.

Kriteria konsep transpolitan

Lebih lanjut, Gus Halim memaparkan beberapa kriteria dalam konsep transpolitan, di antarannya percepatan penyiapan dan pembangunan lahan transmigrasi untuk menghemat waktu, efisiensi anggaran, optimalisasi peningkatan SDM, kemitraan pentahelix, serta dukungan pengembangan produk-produk potensial kawasan transmigrasi dari hulu ke hilir.

“Kita butuh percepatan penyediaan lahan, kolaborasi pentahelix, ada peran swasta sebagai penjamin produk, peran akademisi sebagai inovator atas gagasan maupun temuan di bidang ilmu pengetahuan, serta komunitas sebagai aktor utama ekonomi kreatif,” ujarnya.

Gus Halim menyebutkan, tantangan program ini sekarang adalah menciptakan model bisnis baru agar bisa memberikan manfaat pada transmigran.

Dalam kuliah umum tersebut, Gus Halim juga menjabarkan secara gamblang tentang sustainable development goals (SDGs) Desa. Menurutnya SDGs Desa adalah arah kebijakan, bukan program maupun proyek.

Dengan data berbasis SDGs Desa, pembangunan akan lebih fokus dan riil sesuai kebutuhan masyarakat desa.

Selain itu, data berbasis SDGs Desa akan memandu pemanfaatan dana desa sehingga berdampak lebih besar pada kebangkitan ekonomi desa.

“Data hasil SDGs Desa menjadi rujukan dan milik desa yang memuat data detail soal warga desa berbasis RT. Data ini dikumpulkan oleh 1.547.684 relawan dengan menggunakan dana desa Rp 1.572.553.390.689,” katanya.

Mantan Ketua DPRD Jawa Timur itu juga mengatakan, aksi tercapainya 12 tujuan SDGs Desa berkontribusi 91 persen terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan.

Sebagai informasi, kuliah umum tersebut digelar dalam rangka mendukung Presidensi G20 Indonesia: Recover Together, Recover Stronger.

Turut hadir dalam kuliah umum ini Nyai Lilik Umi Nashriyah, Direktur Jenderal (Dirjen) Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans) Aisyah Gamawati, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa PEID Harlina Sulistyorini, dan Kepala Badan Pengembangan Informasi (BPI) Ivanovich Agusta.

Hadir pula Rektor UGM Panut Mulyono, Ketua Dewan Guru Besar Muhammad Maksum, Dekan Fakultas Geografi Danang Sri Hadmoko, dekan di lingkungan UGM, serta mahasiswa.