Salin Artikel

Airlangga Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Sesuai Harapan Jokowi

Sebab, menurut dia, tiga partai politik yang tergabung dalam koalisi itu berpengalaman di bidang pembangunan.

Ketiganya yakni Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Tentunya pengalaman dalam mengatasi pembangunan ini sudah didalami ketiga partai ini, dan tentunya ini cocok dengan apa yang diharapkan Pak Presiden," kata Airlangga dalam keterangannya, Kamis (19/5/2022).

Airlangga mengatakan, baik Golkar, PAN, maupun PPP memiliki pengalaman di pemerintahan.

Golkar dan PPP saat ini menempatkan kadernya menjadi bagian dari Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi.

Sementara itu, PAN memiliki pengalaman di pemerintahan di era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Airlangga mengatakan, kerja sama tiga parpol didasari visi dan misi yang sama untuk Indonesia.

Adapun visi misi yang dimaksud yakni membangun masyarakat Indonesia makmur, kaya, dan sejahtera.

"Selain itu ketiga parpol berupaya mendegradasi polarisasi akibat perhelatan politik yang terjadi sejak pilpres periode lalu," ujar dia.

Menurut Airlangga, KIB masih membuka peluang untuk parpol lain bergabung dalam koalisi.

"KIB membuka pintu bagi partai lain yang ingin bersama memperjuangkan yang baik di era pemerintahan saat ini dan memperbaiki yang masih kurang di masyarakat," ucap dia.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian itu menyampaikan, terbukanya peluang ditandai oleh komunikasi dengan seluruh parpol yang dinilai terus berlangsung.

"Jadi kerja sama dengan partai politik bersifat inklusif. Terbuka untuk semua," kata dia.

Partai Golkar, PAN, dan PPP sepakat membangun Koalisi Indonesia Bersatu pada pertemuan di Rumah Heritage Jakarta, Kamis (12/5/2022) malam.

https://nasional.kompas.com/read/2022/05/19/13444621/airlangga-sebut-koalisi-indonesia-bersatu-sesuai-harapan-jokowi

Terkini Lainnya

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Nasional
Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Nasional
KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat 'Presidential Club'

Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat "Presidential Club"

Nasional
'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

"Presidential Club" Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

Nasional
Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye 'Tahanan KPK' Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye "Tahanan KPK" Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Nasional
Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Ide "Presidential Club" Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Nasional
Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Nasional
Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok 'E-mail' Bisnis

Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok "E-mail" Bisnis

Nasional
Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke