Salin Artikel

Survei Indikator: Kepuasan Publik pada Jokowi 60 Persen, Ma'ruf Hanya 45 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei terbaru Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sama-sama turun.

Namun demikian, angka kepuasan publik terhadap Jokowi masih lebih tinggi dibanding Ma'ruf.

"Pak Jokowi masih ada kurang lebih 60 persen yang puas, sementara Pak Kiai Ma'ruf itu total hanya 45,2 persen yang sangat puas dan puas, di bawah 50 persen," kata Direktur Eksekutif Indikator, Burhanuddin Muhtadi, dalam konferensi pers daring, Selasa (26/4/2022).

Menurut survei, kepuasan responden terhadap kinerja Jokowi berada di angka 59,9 persen. Rinciannya, sebanyak 10,2 persen responden sangat puas dan 49,7 persen cukup puas.

Sementara, responden yang merasa kurang puas mencapai 30,5 persen. Lalu, yang tidak puas sama sekali sebesar 8,1 persen.

Angka ini menurun drastis dibandingkan dengan kepuasan responden terhadap presiden di Januari 2022 lalu yang mencapai 75,3 persen. Sementara, pada Februari 2022, angka kepuasan publik terhadap Jokowi mencapai 71 persen.

Adapun pada survei terbaru Indikator yang dirilis April 2022, sebanyak 42,8 persen responden cukup puas terhadap kinerja Ma'ruf Amin. Responden yang mengaku sangat puas sebesar 2,4 persen.

Lalu, yang kurang puas terhadap kinerja Ma'ruf mencapai 36,0 persen, dan yang tidak puas sama sekali sebanyak 9,4 persen.

Pada survei Indikator yang dirilis Februari 2022, sebanyak 52,9 responden cukup puas terhadap kinerja Ma'ruf dan 4,7 persen sangat puas.

Sementara, pada survei Desember 2021, yang merasa cukup puas pada kinerja Ma'ruf sebesar 48,6 persen, dan 5,1 persen sangat puas.

"Di bulan April lagi-lagi tren kepuasan, baik kepada Pak Jokowi atau Pak Kiai Ma'ruf itu turun. Cuma gap antara kepuasan Pak Jokowi sebagai presiden dengan Pak Kiai Maruf sebagai wapres itu lebar," ucap Burhanuddin.

Menurut Burhanuddin, lebarnya gap antara angka kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi dengan Ma'ruf tidak sekali ini saja terjadi. Pola ini menjadi temuan berulang survei.

Tak seperti Jokowi, kata Burhanuddin, menurunnya angka kepuasan publik terhadap Ma'ruf bukan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi negara.

Ini lebih karena kinerja Ma'ruf yang tidak begitu nampak. Oleh karenanya, publik menilai wakil presiden tidak bekerja banyak.

"Saya kira mungkin Pak Kiai Ma'ruf juga melakukan banyak hal, tapi publik tidak tahu apa yang dilakukan oleh Pak Kiai Maruf sebagai wapres. Itu yang menjelaskan kenapa ada gap antara presiden dengan wapres," terang Burhanuddin.

Burhanuddin menambahkan, publik punya harapan supaya Ma'ruf lebih sering memperlihatkan kinerjanya, tidak hanya di belakang layar saja.

"Mungkin sejauh ini publik masih melihat Pak Kiai Ma'ruf belum terlalu kelihatan kiprahnya di publik. Belum kelihatan bukan berarti tidak bekerja lho ya," kata dia.

Adapun survei ini digelar pada 14-19 April 2022. Survei dilakukan menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.200 responden yang diwawancara secara tatap muka langsung.

Sementara, margin of error survei kurang lebih sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2022/04/27/08554701/survei-indikator-kepuasan-publik-pada-jokowi-60-persen-maruf-hanya-45-persen

Terkini Lainnya

Kementan Keluarkan Rp 317 Juta untuk Keperluan Pribadi SYL, termasuk Umrah, Bayar Kiai dan “Service Mercy”

Kementan Keluarkan Rp 317 Juta untuk Keperluan Pribadi SYL, termasuk Umrah, Bayar Kiai dan “Service Mercy”

Nasional
Yusril Disebut Mundur dari PBB karena Akan Masuk Pemerintahan Prabowo, Gerindra: Belum Tahu Ditempatkan di Mana

Yusril Disebut Mundur dari PBB karena Akan Masuk Pemerintahan Prabowo, Gerindra: Belum Tahu Ditempatkan di Mana

Nasional
Cerita Pejabat Kementan Terpaksa Penuhi Permintaan SYL saat Tak Ada Anggaran

Cerita Pejabat Kementan Terpaksa Penuhi Permintaan SYL saat Tak Ada Anggaran

Nasional
Pertamina Renjana Cita Srikandi, Wujud Komitmen Majukan Perempuan Indonesia

Pertamina Renjana Cita Srikandi, Wujud Komitmen Majukan Perempuan Indonesia

Nasional
Pilkada Jakarta Punya Daya Tarik Politik Setara Pilpres, Pengamat: Itu Sebabnya Anies Tertarik

Pilkada Jakarta Punya Daya Tarik Politik Setara Pilpres, Pengamat: Itu Sebabnya Anies Tertarik

Nasional
Pejabat Kementan Sempat Tolak Permintaan Rp 450 Juta dan iPhone untuk SYL

Pejabat Kementan Sempat Tolak Permintaan Rp 450 Juta dan iPhone untuk SYL

Nasional
Hadiri WWF 2024, Puan Tegaskan Komitmen Parlemen Dunia dalam Entaskan Persoalan Air

Hadiri WWF 2024, Puan Tegaskan Komitmen Parlemen Dunia dalam Entaskan Persoalan Air

Nasional
Helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi Jatuh, Pemerintah RI Ucapkan Keprihatinan

Helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi Jatuh, Pemerintah RI Ucapkan Keprihatinan

Nasional
Mulai Safari Kebangsaan, Tiga Pimpinan MPR Temui Try Sutrisno

Mulai Safari Kebangsaan, Tiga Pimpinan MPR Temui Try Sutrisno

Nasional
Memulihkan Demokrasi yang Sakit

Memulihkan Demokrasi yang Sakit

Nasional
Jokowi Wanti-wanti Kekurangan Air Perlambat Pertumbuhan Ekonomi hingga 6 Persen

Jokowi Wanti-wanti Kekurangan Air Perlambat Pertumbuhan Ekonomi hingga 6 Persen

Nasional
Keberhasilan Pertamina Kelola Blok Migas Raksasa, Simbol Kebangkitan untuk Kedaulatan Energi Nasional

Keberhasilan Pertamina Kelola Blok Migas Raksasa, Simbol Kebangkitan untuk Kedaulatan Energi Nasional

Nasional
Momen Jokowi Sambut Para Pemimpin Delegasi di KTT World Water Forum

Momen Jokowi Sambut Para Pemimpin Delegasi di KTT World Water Forum

Nasional
Buka WWF Ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Buka WWF Ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Nasional
Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke