Salin Artikel

[POPULER NASIONAL] Imbauan Waspada Tsunami Akibat Kenaikan Aktivitas Gunung Anak Krakatau | Polemik Partai Mahasiswa Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Berita tentang imbauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) supaya masyarakat di pesisir pantai selatan Jawa dan Sumatera mewaspadai ancaman gelombang tsunami akibat kenaikan aktivitas Gunung Anak Krakatau menjadi yang terpopuler.

Selain itu, keberadaan Partai Mahasiswa Indonesia yang dinilai mengancam gerakan mahasiswa menjadi berita kedua yang terpopuler.

1. Status Anak Krakatau Siaga, Warga Diminta Waspada Tsunami

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati meminta masyarakat di pesisir pantai selatan Jawa dan Sumatera mewaspadai terjadinya gelombang tsunami, terutama di malam hari.

Hal itu disampaikan menyusul naiknya status aktivitas Gunung Anak Krakatau dari waspada (level II) ke siaga (level III).

“Karena malam hari sulit untuk bisa melihat secara faktual adanya gelombang tinggi yang mendekati pantai,” ujar Dwikorita dalam konferensi pers, Senin (25/4/2022).

Ia menyebutkan, BMKG bersama Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) akan terus memantau permukaan laut.

“Terus memonitor perkembangan aktivitasnya (Gunung Anak Krakatau) dan muka air laut di Selat Sunda,” katanya.

Di sisi lain, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari menyoroti peningkatan aktivitas masyarakat di sekitar Selat Sunda dan sepanjang Pantai Anyer menjelang Lebaran 2022.

Ia berharap masyarakat selalu memperhatikan informasi dari berbagai lembaga soal kondisi Gunung Anak Krakatau.

“Kondisi-kondisi yang mengarah pada situasi potensi bencana pasti akan diinformasikan. Jadi, kami harapkan masyarakat akan memperhatikan instansi pemerintah, dan tidak terpancing isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” sebut dia.

Diberitakan sebelumnya, aktivitas Gunung Anak Krakatau meningkat sejak Minggu (24/4/2022) pukul 18.00 WIB.

2. Partai Mahasiswa Indonesia Dinilai Mengancam Gerakan Mahasiswa

Keberadaan Partai Mahasiswa Indonesia dikritik karena dinilai berpotensi memecah konsentrasi pergerakan mahasiswa untuk mengkritik pemerintah.

"Pada titik ini, keberadaan partai mahasiswa berpotensi tinggi memecah belah mahasiswa. Artinya bisa saja sengaja dibuat untuk memecah konsentrasi mahasiswa yang sedang melawan pemerintah," kata Sosiolog Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Senin (25/4/2022).

Ubedilah menyayangkan ada kelompok mahasiswa yang hasrat politik praktisnya sangat tinggi sampai membentuk Partai Mahasiswa Indonesia.

Dia juga mempertanyakan kemampuan keuangan yang dimiliki oleh para pengurus dan pendiri Partai Mahasiswa Indonesia. Sebab, untuk membuka kantor pusat dan perwakilan serta membentuk jaringan politik di seluruh provinsi di Indonesia membutuhkan biaya yang besar.

"Kaya sekali jika mahasiswa punya partai dan punya kantor di semua provinsi dan kabupaten. Dari mana kira kira biayanya?," ujar Ubedilah.

Partai Mahasiswa Indonesia terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam Surat Kemenkumham Nomor M.HH-AH.11.04-09 tentang Penyampaian Data Partai Politik yang Telah Berbadan Hukum.

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, Surat Kemenkumham itu diteken langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly pada Kamis (17/2/2022).

Struktur kepengurusan Partai Mahasiswa Indonesia terdiri dari Eko Pratama sebagai Ketua Umum, Mohammad Al Hafiz sebagai Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum Muhammad Akmal Mauludin, Ketua Mahkamah Teguh Setiawan.

Anggota Mahkamah Partai Mahasiswa Indonesia yang tercatat adalah Davistha A dan Rican. Partai Mahasiswa Indonesia tercatat memiliki kantor di Jalan Duren Tiga Raya Nomor 19D Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan 12760.

https://nasional.kompas.com/read/2022/04/27/05283461/populer-nasional-imbauan-waspada-tsunami-akibat-kenaikan-aktivitas-gunung

Terkini Lainnya

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke