Salin Artikel

Lakukan Studi Mendalam Kekerasan di Wadas, PP Muhammadiyah Soroti Kekuatan Buzzer

Sorotan itu termuat dalam hasil kajian mendalam PP Muhammadiyah yang ditandatangani Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM dan Kebijakan Publik Busyro Muqoddas.

“Kekuatan buzzer bekerja nonstop dalam usaha untuk memutarbalikkan fakta (disinformasi) seolah-olah tidak terjadi apa-apa di Desa Wadas,” kata Busyro dalam rilis kajian tersebut, Selasa (26/4/2022).

“Padahal pelanggaran HAM dan krisis sosio-ekologis jelas nyata di dalamnya,” tambahnya.

Pelanggaran HAM yang dimaksud bukan saja kekerasan fisik dan teror yang jelas dialami warga Wadas.

Sejak awal perencanaan proyek ini, warga Wadas juga tak dilibatkan, padahal mereka berhak atas ruang hidup mereka.

PP Muhammadiyah beranggapan, sejumlah fakta lapangan yang terverifikasi jelas menunjukkan bahwa sejumlah aparat kepolisian melakukan kekerasan terhadap warga, aktivis, dan jurnalis.

Di samping itu, aparat juga terindikasi melakukan konter-narasi yang bertentangan dengan fakta lapangan bahwa kekerasan memang telah terjadi secara meyakinkan kepada warga Wadas.

Atas dasar itu, PP Muhammadiyah mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menindak tegas anak-anak buahnya yang terlibat dalam tindakan-tindakan di atas.

“Pemerintah juga harus menindak tegas buzzer yang merusak marwah demokrasi substantif,” ungkap Busyro.

Berkaitan dengan disinformasi, PP Muhammadiyah juga mendesak pemerintah pusat, daerah, dan kepolisian menindaklanjuti temuan lapangan Komnas HAM soal dugaan maladministrasi layanan listrik/internet.

Sebagai informasi, pemadaman listrik dan gangguan akses internet tiba-tiba terjadi ketika bentrok antara aparat dan warga.

Kepada pemerintah, PP Muhammadiyah juga meminta agar akses informasi dibuka dengan luas.

Pemerintah juga didesak menjelaskan SIUP Proyek Strategis Nasional (PSN), untuk membuktikan bahwa proyek di Wadas berlangsung sesuai konstitusi dan asas keadilan serta ekologis.

Terlebih, narasi-narasi liar yang beredar menyebut seakan-akan tambang andesit di Desa Wadas merupakan PSN. Padahal, PSN di Desa Wadas hanya Bendungan Bener, yang lokasinya terpisah dari area tambang.

“Hal ini mengingat sejumlah sektor dalam Proyek Strategis Nasional telah menyebabkan pergolakan lahan dan agraria dengan warga lokal sebagai korban intimidasi, kekerasan, dan teror dari aparat kepolisian,” jelas Busyro.

https://nasional.kompas.com/read/2022/04/26/16131631/lakukan-studi-mendalam-kekerasan-di-wadas-pp-muhammadiyah-soroti-kekuatan

Terkini Lainnya

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke