Salin Artikel

Sentil Kepala Daerah, Megawati: Jangan Cengeng Hadapi Kenaikan Harga

Riset, kata Mega, adalah bagian dari perencanaan yang baik. Menurut dia, dengan perencanaan yang baik, kepala daerah jangan khawatir akan kritikan yang muncul atas kebijakan yang dikeluarkan.

Ia menyinggung perjuangan Presiden Soekarno yang selalu memikirkan rakyat dalam mengambil suatu kebijakan, tetapi masih terus saja ada yang mengejek.

Mega juga meminta masyarakat jangan hanya merengek dalam menghadapi lonjakan harga dan hanya mengkritik sebuah kebijakan yang dibuat.

"Pada keputusannya masih banyak orang mengatakan Bung Karno kan ada tendensinya komunis, ini saya ingin perbaiki nama baik beliau. Beliau selalu mengatakan, apa yang terpenting bagi rakyatmu? Perutnya kenyang!" ujar Megawati dalam "Kick Off & Talkshow Pembentukan Brida", Rabu (20/4/2022).

"Bagaimana mengadakan yang namanya perut kenyang rakyat, jangan hanya cengeng kenaikan harga dan sebagainya, kalian itu kepala-kepala pemerintahan di daerah loh, buat sebuah perencanaan!" kata dia melanjutkan.

Menurut Mega, dengan adanya pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida), pemerintah daerah bisa memanfaatkan riset untuk membuat kebijakan yang matang.

Ia pun meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bisa mempercepat pembentukan Brida di daerah agar risetnya bisa digunakan sebagai pertimbangan membikin kebijakan.

"Nanti kita hanya menyodorkan baiknya seperti ini, monggo kepala pemerintahannya mau jalankan atau tidak, tapi karena ini riset, itu tidak ada namanya politik. Ini adalah netralitas dan obyektivitas yang ada," papar Mega.

"Itu back up-nya sudah saya katakan, ada BRIN, sekarang pembentukan Brida, dengan segala hormat ke Mendagri untuk mempercepat pembentukan Brida ini," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengatakan, pembentukan Brida merupakan langkah penguatan riset dan inovasi di seluruh wilayah Indonesia.


Pembentukan Brida adalah amanat dari Undang-Undang 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

"Jadi amanat di sini untuk memastikan penguatan yang kita sebut sebagai evidence di semua level pemerintah serta penguatan riset dan inovasi di seluruh wilayah Tanah Air," ujar Handoko.

Handoko meyakini bahwa riset dan inovasi dapat menjadi kunci untuk mencegah Indonesia terjebak dalam fenomena middle income trap atau jebakan pendapatan kelas menengah.

Menurut dia, dengan riset dan inovasi yang baik, harapan Indonesia maju 2045 bakal bisa tercapai.

Untuk itu, lanjut Handoko, Brida diharapkan dapat berperan sebagai penghubung berbagai pihak untuk memperkuat riset dan memanfaatkan inovasi hasil risetnya.

"Jadi middle income trap terjadi akibat ketidakmampuan bangsa ini untuk meningkatkan nilai tambah yang signifikan dari berbagai sumber daya alam maupun manusia yang sudah kita miliki," papar Handoko.

"Intinya bagaimana kita tidak hanya berhenti menjual kencur mentah atau kencur bubuk, tapi bisa membuat kencur menjadi obat, dan tentu nilai tambah yang besar hanya bisa diperoleh kalau kita memiliki kemampuan riset dan inovasi yang sangat kuat," tuturnya.

Adapun Brida merupakan badan perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.

Brida dibentuk oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari BRIN.

Berdasarkan data nasional 2022, dari 34 provinsi di Indonesia, baru tiga provinsi atau 8,8 persen yang telah membentuk Brida.

Ketiga provinsi tersebut adalah Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Jawa Tengah.

Sementara itu, pada tingkat kabupaten/kota yang berjumlah 514, belum ada Brida yang terbentuk.

https://nasional.kompas.com/read/2022/04/21/13401771/sentil-kepala-daerah-megawati-jangan-cengeng-hadapi-kenaikan-harga

Terkini Lainnya

Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke