Perintah Jokowi Usut Tuntas Mafia, Akui Ada Permainan di Balik Mahalnya Minyak Goreng

Pernyataan itu disampaikannya usai menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng di Pasar Bangkal Baru, Sumenep, Madura, Rabu (20/4/2022).

Jokowi meminta agar kasus pemberian izin ekspor itu diusut secara tuntas.

"Kemarin Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah menetapkan empat tersangka urusan minyak goreng ini. Dan saya minta diusut tuntas sehingga kita bisa tahu siapa ini yang bermain, bisa ngerti," kata Jokowi sebagaimana dilansir dari siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden.

Sebagaimana diketahui, Kejagung telah menetapkan empat tersangka dugaan kasus korupsi ekspor pelanggaran pemberian fasilitas ekspor minyak goreng tahun 2021-2022.

Mereka adalah Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau SMA, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Parulian Tumanggor (PT) dan General Manager bagian General Affairs PT Musim Mas Togar Sitanggang (TS).

Sedangkan satu tersangka lain adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Indrasari Wisnu Wardhana.

Menurut Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, tersangka Indrasari telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni menerbitkan persetujuan ekspor terkait komoditi crude palm oil atau CPO dan produk turunannya kepada Permata Hijau Group Wilmar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan dan PT Musim Mas.

Padahal, perusahaan itu belum memenuhi syarat untuk diberikan izin persetujuan ekspor.

Ada permainan soal harga minyak goreng

Dalam kesempatan itu, Jokowi pun mengakui persoalan harga minyak goreng di pasaran dalam negeri masih menjadi persoalan hingga saat ini.

Dia menuturkan, meski masyarakat sudah diberi subsidi minyak goreng, pemerintah tetap ingin harga jualnya lebih mendekati normal.

Menurut dia, harga jual minyak goreng di pasaran internasional memang sangat tinggi.

"Sehingga kecenderungan produsen itu inginnya ekspor. Memang harganya tinggi di luar," katanya.

Untuk mengantisipasi kondisi itu sebenarnya pemerintah sudah menempuh beberapa kebijakan.

Misalnya, dengan menetapkan harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak curah dan memberikan subsidi ke produsen.

Namun, Jokowi menyebutkan langkah-langkah itu belum efektif karena harga minyak goreng di pasaran masih tinggi.

"Ini kita lihat sudah berjalan beberapa minggu ini belum efektif. Di pasar saya lihat minyak curah banyak yang belum sesuai dengan HET yang kita tetapkan, artinya memang ada permainan," ungkap Jokowi.

Komitmen pemerintah berantas mafia minyak goreng

Sementara itu, Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro mengatakan, pengungkapan kasus mafia minyak goreng oleh Kejagung membuktikan pemerintah tidak pernah takut memberantas praktik mafia yang merugikan masyarakat.

Menurut dia, pengungkapan ini juga membuktikan pemerintah menjamin ketersediaan bahan pangan.

“Pengungkapan kasus ini bukti pemerintah menjamin ketersediaan pangan dan keseriusan dalam memberantas praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Jadi jangan ada lagi yang mencoba mempermainkan nasib rakyat,” ujar Juri melalui siaran pers tertulisnya pada Rabu.

Dia melanjutkan, pemerintah sangat mengapresiasi langkah konkret semua pihak terkait pengungkapan kasus mafia minyak goreng.

Selain sebagai wujud penegakan hukum, terbongkarnya kasus tersebut juga menegaskan keseriusan pemerintah dalam mengatasi persoalan minyak goreng.

Oleh karena itu, KSP mendukung Kejagung dan institusi hukum terkait untuk mengusut tuntas kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO ini.

“Karena ini merupakan rangkaian dari upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan minyak goreng,” ucap dia.

Ironi kasus izin ekspor minyak goreng

Sebelumnya, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Nasdem Subardi menilai, kasus perizinan ekspor minyak goreng merupakan sebuah ironi.

Sebab, pada 30 Maret, Komisi VI mengadakan rapat bersama Kementerian Perdagangan (Kemendag) dengan agenda membahas pengendalian harga pangan.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) itu, turut hadir pula Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana yang kini menjadi tersangka kasus perizinan ekspor minyak goreng.

"Bagi saya ini ironi. Baru tanggal 30 Maret lalu kami RDP dengan Dirjen (tersangka), bahas pengawasan tata kelola minyak goreng dan pengendalian harganya. Ternyata di balik itu ada kejahatan yang disembunyikan,” kata Subardi dalam keterangannya, Selasa (19/4/2022).

Ketua DPW Nasdem DIY ini menjelaskan, dalam rapat saat itu, seluruh Fraksi mempersoalkan tata kelola minyak goreng yang masih berantakan.

Begitu pun dengan persoalan ekspor crude palm oil (CPO) yang dianggap banyak celah untuk dikendalikan.

Selain itu, Subardi juga menyoroti perusahaan swasta yang terlibat dalam kasus perizinan ekspor minyak goreng ini.

Tiga perusahan ini, merupakan perusahaan minyak goreng yang memiliki izin ekspor di mana Indrasari diduga terlibat memberikan persetujuan di dalamnya.

"Kalau melibatkan banyak perusahaan, ini kan kongsi. Ada persekutuan jahat. Artinya, kejahatan ini sudah diatur memanfaatkan tingginya permintaan minyak goreng dalam negeri,” tegas Anggota Panja pangan Komisi VI itu.

Subardi berharap, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi segera merespons kasus ini dengan mengevaluasi tata niaga CPO dan minyak goreng.

Ia mendesak, setelah kasus ini, lonjakan harga minyak goreng yang terjadi selama 6 bulan terakhir bisa normal kembali.

“Jangan dibiarkan berlarut. Kerugian rakyat atas kenaikan harga harga minyak goreng cukup besar,” ucap Subardi.

Kendati demikian, ia juga menegaskan agar Kejagung terus mengungkap pengusutan kasus perizinan ekspor minyak goreng ke publik.

"Langkah Kejagung sudah benar. Saya apresiasi itu. Kasus ini harus diungkap ke publik. Tidak boleh ada permainan arus ekspor impor CPO. Apalagi ini diatur oleh Dirjen sebagai pejabat penanggung jawab,” katanya.