Anggota DPR Sebut Kasus Pelanggaran Ekspor Minyak Goreng Merusak Wibawa Pemerintah dan Rugikan Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI-P Deddy Yevri Sitorus mengutuk keras kejahatan yang diduga dilakukan oleh tersangka kasus pelanggaran pemberian Fasilitas Ekspor Minyak Goreng 2021-2022.

Salah satu tersangka dalam kasus itu adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Indrasari Wisnu Wardhana.

"Saya merasa sangat kecewa dan mengutuk keras kejahatan ini. Tindakan mereka sangat merusak kewibawaan pemerintah dan merugikan seluruh rakyat Indonesia," kata Deddy kepada Kompas.com, Rabu (20/4/2022).

Politisi PDI-P ini menegaskan, penegakan hukum di Indonesia harus dilakukan secara serius.

Dia menekankan agar penegakan hukum diberikan kepada siapa pun yang melanggar aturan hukum, termasuk pejabat pemerintah.

"Penegakan hukum harus dilakukan secara serius, tegas dan konsisten serta tidak pandang bulu. Siapapun yang terlibat harus disikat agar menjadi pembelajaran dan menimbulkan efek jera di masa depan," tegasnya.

Kemudian, Deddy meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) serius menangani kasus ini dengan tetap mencurigai berbagai kemungkinan keterlibatan dari pihak di luar empat tersangka yang sudah ditetapkan.

"Kemungkinan terlibatnya perusahaan-perusahaan lain di luar 3 perusahaan itu. Karena tidak mungkin minyak goreng langka hanya karena ketiga perusahaan tersebut, hampir pasti perusahaan besar yang lain juga melakukan penyimpangan yang sama," jelasnya.

"Saya juga meragukan bahwa persekongkolan tersebut tidak hanya melibatkan institusi Kementerian Perdagangan, tetapi melibatkan institusi lain yang berkaitan dengan proses-proses tindak kejahatan tersebut," sambung dia.

Di sisi lain, Deddy menilai apa yang dilakukan Kejagung dengan menetapkan empat tersangka itu sudah tepat.

Hal ini tentu dilandasi oleh pertimbangan kecukupan dan kekuatan alat bukti permulaan bagi pengembangan perkara tersebut.

"Tetapi, hal itu tentu harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang memadai, baik bersifat dokumen, fakta maupun keterangan para tersangka dan hasil pengembangan perkara," tuturnya.

"Jadi mari kita tunggu dan awasi bagaimana proses hukum dari peristiwa ini," ujar Deddy.

Sebelumnya diberitakan, Kejagung menetapkan empat orang tersangka dalam kasus pelanggaran pemberian Fasilitas Ekspor Minyak Goreng Tahun 2021-2022.

Selain Indrasari Wisnu Wardhana, Kejagung juga menetapkan tiga orang dari kalangan swasta sebagai tersangka.

Mereka adalah Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau SMA, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Parulian Tumanggor (PT), dan General Manager bagian General Affairs PT Musim Mas Togar Sitanggang (TS).

Menurut Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, tersangka Indrasari telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni menerbitkan persetujuan ekspor terkait komoditi crude palm oil atau CPO dan produk turunannya kepada Permata Hijau Group Wilmar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan, dan PT Musim Mas.

Padahal, perusahaan itu belum memenuhi syarat untuk diberikan izin persetujuan ekspor tersebut.