Salin Artikel

Kapolri Mutasi 215 Perwira Tinggi dan Menengah, Salah Satunya Kapolda Sulbar

Total, ada 215 pati yang dimutasi melalui surat telegram (ST) bernomor ST/746/IV/KEP./2022, ST/747/IV/KEP./2022, dan ST/748/IV/KEP./2022.

Ketiga surat itu ditandatangani Asisten SDM Kapolri Irjen Wahyu Widada atas nama Kapolri pada 13 April 2022.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, mutasi dilakukan dalam rangka penyegaran jabatan di lingkungan Polri.

"Ya betul TR mutasi dan penggantian yang sudah purna, penugasan di luar struktur dan promosi serta penyegaran jabatan bagi personel Polri dalam pembinaan karier," kata Dedi saat dikonfirmasi, Kamis (14/4/2022).

Dalam surat edaran itu,  Wakalemdiklat Polri Komjen Luki Hermawan dimutasi sebagai pati Baintelkam Polri dengan penugasaan pada BSSN.

Selanjutnya, Kapolda Sulawesi Barat (Sulbar) Irjen Eko Budi Sampurno diangkat dalam jabatan baru menjadi Wakalemdiklat Polri.

Sementara itu, posisi Kapolda Sulbar diisi oleh Irjen Verdianto Iskandar Bitticaca. Sebelumnya, Irjen Verdianto menjabat sebagai Kakorpolairud Baharkam Polri.

Kemudian, Irjen Indra Miza yang sebelumnya menjabat sebagai Analis Kebijakan Utama Baharkam Polri dimutasi menjadi Kakorpolairud Baharkam Polri.

Lebih lanjut, Brigjen Asep Hendradiana diangkat menjadi Kapusdokkes Polri. Brigjen Asep sebelumnya menjabat sebagai Karumkit Bhayangkara TK I Pusdokkes Polri.

Sementara itu, posisi Karumkit Bhayangkara TK I Pusdokkes Polri akan diisi Brigjen Pol Hariyanto yang sebelumnya menjabat sebagai Pati Bareskrim dengan penugasan di BNN.

https://nasional.kompas.com/read/2022/04/14/15524951/kapolri-mutasi-215-perwira-tinggi-dan-menengah-salah-satunya-kapolda-sulbar

Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke