RUU TPKS Jadi Undang-Undang, Polri Percepat Proses Pembentukan Direktorat PPA

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengapresiasi pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR, Selasa (12/4/2022).

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan, pihaknya bakal mempercepat usulan pembentukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) menjadi direktorat khusus di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim).

"Polri tetap konsisten mempercepat usulan Direktorat PPA di tingkat Bareskrim dan ditindaklanjuti juga sampai dengan tingkat Polda dan Polres," kata Dedi saat dihubungi, Rabu (13/4/2022).

Dedi mengatakan, pembentukan Direktorat PPA membutuhkan proses dan ketetapan melalui keputusan presiden (Kepres).

Menurut Dedi, saat ini Polri sudah menyiapkan usulan tersebut.

"Sudah disiapkan ajuan atau usulanya, karena akan dibahas bersama Kemenpan (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM), Setneg (Kementerian Sekretariat Negara), dan lain-lain," ucapnya.

Selain itu, Dedi juga berharap kehadiran Undang-undang TPKS dapat semakin menguatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Dedi juga ingin para pelaku kekerasan seksual mendapat efek jera dan kasus kekerasan seksual dapat dihentikan.

"Dengan adanya UU TPKS diharapkan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dapat menjerat siapa saja yang terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut," ujarnya.

Diketahui, pengesahan RUU TPKS telah menjadi penantian panjang bagi publik.

Setidaknya dibutuhkan waktu sekitar 10 tahun, sejak tahun 2012 ketika Komnas Perempuan pertama kali menggagas RUU TPKS, yang awalnya berjudul RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), hingga RUU ini akhirnya disahkan.

Dalam kurun waktu tersebut, RUU ini sempat keluar masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas sebelum akhirnya disahkan pada tahun ini. RUU ini pertama kali masuk Prolegnas Prioritas tahun 2016.

Ketua Panitia Kerja RUU TPKS Willy Aditya mengatakan, disahkannya RUU TPKS merupakan buah dari komitmen politik DPR dan pemerintah serta partisipasi masyarakat luas.

"Ini adalah salah satu contoh bagaimana sebuah undang-undang direalisasikan, sebuah undang-undang dimenangkan, bagaimana komitmen politik yang besar dari anggota dewan, komitemen politik yang besar dari pemerintah, serta partisipasi publik yang sangat luas khususnya masyarakat sipil dalam hal ini," kata Willy dalam rapat paripurna, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (12/4/2022).