Akibat Hak Warga Negara di Bidang Agama

KOMPAS.com – Status warga negara yang diperoleh seseorang menyebabkan orang tersebut juga mendapatkan hak warga negara. Hak ini diperoleh setelah warga negara melaksanakan segala kewajibannya sebagai warga negara.

Hak warga negara ditetapkan dalam UUD 1945 Pasal 27 sampai 34. Salah satu hak warga negara tersebut adalah merdeka dalam memeluk agama.

Hak warga negara di bidang agama

Ada enam agama yang diakui oleh pemerintah di Indonesia, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.

Setiap warga negara pun berhak untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinan masing-masing.

Hal ini dituangkan dalam Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Namun, pada kenyataannya, hak warga negara sering kali dilanggar, termasuk dalam beragama. Pelanggaran hak ini dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar kebebasan orang lain.

Pelanggaran hak warga negara di bidang agama

Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak bisa mendapatkan haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terjadinya pelanggaran ini akibat adanya pengingkaran terhadap kewajiban, baik oleh pemerintah maupun warga negara sendiri.

Beberapa kasus pelanggaran hak warga negara di bidang agama, yakni:

Akibat dari pelanggaran hak warga negara di bidang agama

Berikut ini akibat dari pelanggaran hak warga negara di bidang agama, di antaranya:

• Kepercayaan dan agama tersebut pudar keasliannya sehingga secara tidak langsung hak konstitusional warga negara untuk memeluk agama akan terlanggar;
• terpeliharanya sikap intoleran dan egois;
• pudarnya rasa kesadaran berbangsa dan bernegara;
• muncul budaya main hakim sendiri.

Referensi:

• Nuridha, Sigit Dwi. 2019. Hak Warga Negara. Klaten: Cempaka Putih.