Salin Artikel

Para Syndicate Nilai Pernyataan Jokowi Larang Menteri Belum Jelas Hentikan Isu Penundaan Pemilu atau Presiden 3 Periode

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang menterinya berbicara soal wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, dinilai belum jelas.

Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo saat mengadakan diskusi secara daring, Jumat (8/4/2022).

"Pernyataan presiden menurut kami belum case closed clearly, belum secara jelas menutup kemungkinan apakah perpanjangan jabatan presiden, penundaan pemilu, isu amendemen konstitusi yang terkait dengan jabatan presiden apakah bener-benar sudah tertutup atau belum. Buat kami belum," kata Ari dalam diskusi yang disiarkan channel YouTube, Jumat.

Ari mengatakan, Presiden Jokowi seharusnya memberikan jaminan kepastian politik.

Jaminan itu perlu disampaikan kepada publik mengingat Indonesia sedang menghadapi kondisi ketidakpastian ekonomi.

Oleh karena itu, Jokowi bersama para menteri diminta jangan menimbulkan polemik yang dapat memancing ketidakstabilan politik.

"Mestinya Pak Jokowi bersama orang-orang lingkar presiden, para menteri semua jangan kemudian menimbulkan dispute perdebatan polemik yang justru memancing ketidakstabilan politik," tutur Ari.

"Nah ini alih-alih mewacanakan soal isu-isu terkait politik sebenarnya ada persoalan ekonomi yang kita hadapi," katanya.

Sebelumnya diberitakan, wacana pemilu 2024 ditunda dan perpanjangan masa jabatan presiden mencuat belakangan ini.

Beberapa pembantu presiden di kabinet bahkan menyuarakan hal tersebut. Salah satunya Luhut.

Presiden Jokowi angkat bicara soal menteri yang membicarakan dua isu tersebut.

Presiden pun melarang para menterinya untuk tidak lagi berbicara mengenai isu penundaan pemilu dan presiden tiga periode.

Momen ini terjadi saat Jokowi memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022).

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).

https://nasional.kompas.com/read/2022/04/08/18341621/para-syndicate-nilai-pernyataan-jokowi-larang-menteri-belum-jelas-hentikan

Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke