JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang menterinya berbicara soal wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, dinilai belum jelas.
Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo saat mengadakan diskusi secara daring, Jumat (8/4/2022).
"Pernyataan presiden menurut kami belum case closed clearly, belum secara jelas menutup kemungkinan apakah perpanjangan jabatan presiden, penundaan pemilu, isu amendemen konstitusi yang terkait dengan jabatan presiden apakah bener-benar sudah tertutup atau belum. Buat kami belum," kata Ari dalam diskusi yang disiarkan channel YouTube, Jumat.
Ari mengatakan, Presiden Jokowi seharusnya memberikan jaminan kepastian politik.
Jaminan itu perlu disampaikan kepada publik mengingat Indonesia sedang menghadapi kondisi ketidakpastian ekonomi.
Oleh karena itu, Jokowi bersama para menteri diminta jangan menimbulkan polemik yang dapat memancing ketidakstabilan politik.
"Mestinya Pak Jokowi bersama orang-orang lingkar presiden, para menteri semua jangan kemudian menimbulkan dispute perdebatan polemik yang justru memancing ketidakstabilan politik," tutur Ari.
"Nah ini alih-alih mewacanakan soal isu-isu terkait politik sebenarnya ada persoalan ekonomi yang kita hadapi," katanya.
Sebelumnya diberitakan, wacana pemilu 2024 ditunda dan perpanjangan masa jabatan presiden mencuat belakangan ini.
Beberapa pembantu presiden di kabinet bahkan menyuarakan hal tersebut. Salah satunya Luhut.
Presiden Jokowi angkat bicara soal menteri yang membicarakan dua isu tersebut.
Presiden pun melarang para menterinya untuk tidak lagi berbicara mengenai isu penundaan pemilu dan presiden tiga periode.
Momen ini terjadi saat Jokowi memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022).
"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).
https://nasional.kompas.com/read/2022/04/08/18341621/para-syndicate-nilai-pernyataan-jokowi-larang-menteri-belum-jelas-hentikan