Salin Artikel

Sistem Pemilu Party Block Vote

Negara yang menganut bentuk dan sistem pemerintahan yang sama belum tentu pula mengadopsi sistem pemilu yang sama. Hal ini bergantung pada prioritas kepentingan dari masing-masing negara.

Terdapat banyak sistem pemilu yang digunakan oleh negara-negara di dunia. Salah satunya adalah sistem pemilu party block vote.

Penerapan Sistem Pemilu Party Block Vote

Pada dasarnya, sistem pemilu party block vote serupa dengan sistem pemilu block vote. Sesuai dengan namanya, perbedaan yang paling utama adalah dalam sistem party block vote, pemilih memilih partai, bukan kandidat.

Distrik atau wilayah nantinya akan memiliki wakil majemuk atau sering disebut multi-member district. Dalam satu distrik, pemilih memilih partai, bukan kandidat.

Pemilih hanya memiliki satu suara. Partai yang mendapatkan suara terbanyak ditetapkan sebagai pemenang di distrik yang bersangkutan.

Dalam surat suara tercantum daftar para kandidat. Para kandidat yang tercantum pada surat suara secara otomatis akan terpilih juga ketika partainya mendapatkan suara terbanyak.

Negara yang menerapkan sistem pemilu party block vote adalah Singapura, Lebanon, Ekuador, Kamerun, Chad, dan Djibouti.

Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemilu Party Block Vote

Kelebihan sistem pemilu party block vote adalah mudah diterapkan. Selain itu, sistem party block vote mendorong pihak yang kuat dan memungkinkan partai untuk memasang daftar calon yang merepresentasikan minoritas.

Mengikutsertakan calon yang mewakili minoritas digunakan untuk memastikan terwujudnya keterwakilan etnis secara seimbang.

Kekurangan sistem party block vote adalah adanya potensi menghasilkan hasil yang sangat tidak proporsional. Di mana salah satu partai menang hampir di semua kursi dengan mayoritas sederhana dari suara.

Pemilu di Djibouti pada tahun 1997, koalisi sejumlah partai yang tergabung dalam Union for The Presidential Majority atau UMP memenangkan setiap kursi dan meninggalkan dua partai oposisi tanpa perwakilan di legislatif.

Referensi

  • Labolo, Muhadam dan Teguh Ilham. 2017. Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep, dan Isu Strategis. Depok: PT Rajagrafindo Persada
  • Pamungkas, Sigit. 2009. Perihal Pemilu. Yogyakarta: POLGOV UGM

https://nasional.kompas.com/read/2022/04/06/02000071/sistem-pemilu-party-block-vote

Terkini Lainnya

Forum WSIS 2024, Menkominfo Ajak UNESCO Perkuat Tata Kelola Internet dan Pengembangan Talenta Digital Indonesia

Forum WSIS 2024, Menkominfo Ajak UNESCO Perkuat Tata Kelola Internet dan Pengembangan Talenta Digital Indonesia

Nasional
Ivo Wongkaren Dituntut 13 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar dalam Kasus Korupsi Bansos

Ivo Wongkaren Dituntut 13 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar dalam Kasus Korupsi Bansos

Nasional
MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Gubernur, Kaesang Bisa Maju Pilkada Jakarta

MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Gubernur, Kaesang Bisa Maju Pilkada Jakarta

Nasional
Putusan MA, Batas Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Pelantikan

Putusan MA, Batas Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Pelantikan

Nasional
Anak SYL Siap Kembalikan Uang Hasil Korupsi, KPK: Tak Hapus Pidana

Anak SYL Siap Kembalikan Uang Hasil Korupsi, KPK: Tak Hapus Pidana

Nasional
Nasdem Senang Gerindra Dorong Budi Djiwandono pada Pilkada Jakarta

Nasdem Senang Gerindra Dorong Budi Djiwandono pada Pilkada Jakarta

Nasional
Gerindra Bicara soal Dukungan pada Keponakan Prabowo Maju pada Pilkada Jakarta

Gerindra Bicara soal Dukungan pada Keponakan Prabowo Maju pada Pilkada Jakarta

Nasional
Nasdem Intens Komunikasi dengan Anies Soal Pilkada DKI Jakarta

Nasdem Intens Komunikasi dengan Anies Soal Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Tinjau Sembako di Pasar Lawang Agung Sumsel, Jokowi: Harga-harga Baik

Tinjau Sembako di Pasar Lawang Agung Sumsel, Jokowi: Harga-harga Baik

Nasional
Polri Tak Sanksi Anggota Densus 88 yang Kuntit Jampidsus

Polri Tak Sanksi Anggota Densus 88 yang Kuntit Jampidsus

Nasional
KPK Konfirmasi Dugaan Pembelian Aset SYL ke Bos Maktour Travel

KPK Konfirmasi Dugaan Pembelian Aset SYL ke Bos Maktour Travel

Nasional
Respons Polri soal Kewenangan Batasi-Blokir Akses Internet Publik dalam Revisi UU

Respons Polri soal Kewenangan Batasi-Blokir Akses Internet Publik dalam Revisi UU

Nasional
MA Perintahkan KPU Cabut Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah

MA Perintahkan KPU Cabut Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
RSUD di Musi Rawas Utara Kekurangan Listrik, Jokowi Langsung Telepon Dirut PLN

RSUD di Musi Rawas Utara Kekurangan Listrik, Jokowi Langsung Telepon Dirut PLN

Nasional
Politik Uang: Sanderaan Demokrasi

Politik Uang: Sanderaan Demokrasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke