Berapa Biaya Perceraian?

KOMPAS.com – Persoalan biaya menjadi salah satu yang harus dipersiapkan oleh pihak yang ingin bercerai. Biaya perceraian ini menjadi tanggung jawab dari penggugat.

Selain biaya perceraian yang dibayar di pengadilan, penggugat yang ingin menggunakan jasa kuasa hukum atau advokat tentu juga harus menyiapkan biaya tambahan.

Biaya Advokat

Banyak orang yang menggunakan jasa pengacara atau advokat untuk mewakilinya dalam mengurus perceraian. Alasan mereka pun beragam, mulai dari tidak mengerti hukum, tidak ada waktu, hingga tidak ingin bersidang.

Penunjukkan wakil berupa kuasa hukum dalam proses perceraian ini disebutkan dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan UU Nomor 50 Tahun 2009.

Jasa pengacara dapat digunakan mulai dari mengajukan gugatan cerai, hak asuh anak, hingga menghadiri panggilan persidangan.

Namun, menyewa jasa pengacara tentu memerlukan biaya tambahan di luar panjar biaya perkara.

Menurut UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya.

Dalam Pasal 21 Ayat 2, besarnya honorarium atas jasa hukum advokat ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Namun, tidak ada aturan yang pasti mengenai tarif advokat. Penggugat dapat mencari tahu terlebih dulu terkait biaya menyewa jasa pengacara yang ada di kota masing-masing.

Biaya Perceraian di Pengadilan

Biaya perceraian dikenal dengan istilah panjar biaya perkara. Besaran biaya ini berbeda-beda di setiap pengadilan tergantung kebijakan masing-masing.

Namun, secara umum, biaya perceraian terdiri atas:

• biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pendaftaran;
• biaya proses,
• biaya panggilan penggugat dan tergugat (dua kali);
• biaya PNBP panggilan pertama penggugat dan tergugat;
• biaya pemberitahuan isi putusan kepada penggugat dan tergugat;
• biaya PNBP pemberitahuan isi putusan kpd penggugat dan tergugat;
• biaya redaksi;
• biaya materai.

Sementara itu, bagi penggugat yang tidak mampu secara ekonomi berhak untuk berperkara di pengadilan secara cuma-cuma atau gratis.

Syarat yang harus dipenuhi untuk mengurus permohonan prodeo ini adalah mempunyai surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari kelurahan. Selain itu, jika ada dokumen lain, seperti Jamkesmas/Jamkesda/Askeskin/Gakin juga dapat dilampirkan.

Berikut ini besaran panjar biaya perkara pada beberapa pengadilan yang dapat menjadi tolak ukur dalam memperkirakan biaya perceraian.

Sebagai catatan, di pengadilan agama, pengajuan cerai dibedakan menjadi cerai gugat dan cerai talak. Perkara cerai gugat merupakan gugatan cerai yang diajukan oleh istri, sementara cerai talak dilakukan oleh suami.

Adapun di pengadilan negeri yang melayani perceraian bagi agama selain Islam, tidak dikenal talak.

Referensi:

• UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan UU Nomor 50 Tahun 2009
• UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat