PKB Sentil Menteri Kampanye Capres, Pengamat: Cemas karena Elektabilitas Cak Imin Rendah

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bicara soal menteri yang memanfaatkan jabatan untuk kampanye menjelang Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Langkah PKB ini pun dinilai sebagai bentuk kecemasan partai tersebut dalam menghadapi pertaurangan pilpres.

Pasalnya, Ketua Umum PKB yang digadang-gadang maju di pemilihan presiden elektabilitasnya tak seberapa.

"Bisa juga ini dibaca kecemasan dari PKB karena elektabilitas ketua umum mereka berdasarkan dari hasil survei sejumlah lembaga berada di bawah nama-nama pendatang baru di bursa kandidat presiden dengan latar belakang menteri," kata Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kunoro, kepada Kompas.com, Kamis (24/3/2022).

Dalam berbagai survei, elektabilitas Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, hanya berkisar di angka 1 persen.

Angka itu kalah jauh dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, atau Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada Desember 2021 dan dirilis 9 Januari 2022 menunjukkan bahwa elektabilitas Cak Imin, begitu sapaan akrab Muhaimin, berkisar di angka 0,3 sampai 1,5 persen.

Elektabilitas itu tak jauh beda dari sejumlah nama elite partai politik lain seperti Ketua Umum PDI Perjuangan Puan Maharani, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Oleh karenanya, dinilai wajar jika PKB mengkhawatirkan nasib mereka di pilpres mendatang.

Menurut Bawono, pun tidak bisa disalahkan jika ada pejabat publik yang memanfaatkan jabatannya sebagai sarana untuk meningkatkan popularitas di tengah masyarakat.

Jelang pilpres, upaya-upaya demikian dinilai lumrah. Paling penting, target capaian kinerja pejabat publik tersebut tetap baik.

"Jadi bukan sekadar pencitraan diri saja seolah-olah telah berhasil memenuhi target capaian padahal tidak berhasil memenuhi," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyinggung sejumlah menteri yang dinilai memanfaatkan posisinya untuk melakukan kampanye-kampanye politik menjelang Pilpres 2024.

Menurut dia, menteri seharusnya fokus saja sebagai pembantu presiden, bukan justru berkampanye dalam rangka pilpres.

"Jangan gunakan posisi menteri untuk kampanye politik dalam konteks untuk menjadi capres-capres, itu kan ada," kata Jazilul dalam keterangannya, Kamis (24/3/2022).

Namun, Jazilul tak mengungkapkan siapa menteri yang dia maksud. Menurutnya, ini ia ungkapkan sebagai kritik agar para menteri tersebut meningkatkan kinerja.

"Bahwa setiap orang punya hak untuk menjadi presiden, tapi ketika dia dalam posisi menteri, pembantu presiden maka fokuslah pada tugas itu. Mudah-mudahan Pak Presiden juga itu tahu," jelasnya.