Fraksi Demokrat Akan Dalami Usulan Hak Angket Minyak Goreng dari PKS

Hero, sapannya, menyebutkan, pendalaman perlu dilakukan agar Fraksi Demokrat tidak salah langkah.

“Jika memang Pansus Hak Angket menjadi pilihan untuk menemukan solusi yang komprehensif, tentu kami akan mendalaminya agar tidak salah melangkah dan benar-benar melahirkan solusi terbaik bagi rakyat,” kata Hero kepada Kompas.com, Minggu (20/3/2022).

Hero mengungkapkan, pihaknya sudah pernah menyuarakan pembentukan Pansus dan opsi mengenai permasalahan minyak goreng.

Hal itu disampaikan ketika rapat gabungan Komisi IV, VI, dan VII DPI RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel.

Akan tetapi, ia menyadari bahwa ada ketentuan untuk bisa membentuk pansus.

Karena itu, pihaknya juga mengusulkan dilakukannya rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan Presiden Joko Widodo.

“Atau bisa juga pembentukan panja (panitia kerja) di setiap komisi dengan topik yang sama,” terang dia.

Di sisi lain, Hero menilai bahwa apabila melihat keadaan, Pansus Hak Angket menjadi pilihan utama agar bisa mengurai permasalahan dan menemukan solusi.

“Namun pengalaman di era DPR saat ini, usulan pansus kandas di pimpinan dan tidak ada keberlanjutannya,” imbuh dia.

Sebelumnya, Fraksi PKS mengusulkan dibentuknya Pansus Hak Angket untuk menyikapi persoalan kenaikan harga minyak goreng yang dibarengi kelangkaan di pasar.

Guna mengimplementasikan usulan itu, Fraksi PKS akan mengirimkan surat kepada pimpinan DPR agar dapat disetujui.

"Pada malam hari ini, ingin menyatakan bahwa Fraksi PKS mengajak seluruh anggota fraksi lain, dimulai dari Fraksi PKS untuk mengusulkan dibentuknya Pansus Hak Angket," kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (18/3/2022).