Puluhan Akademisi Tolak Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Puluhan akademisi yang tergabung dalam Aliansi Akademisi Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden menyatakan menolak upaya untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Mereka juga menyampaikan tiga sikap terkait dengan isu tersebut.

"Menolak semua bentuk upaya untuk mengubah pembatasan masa jabatan presiden," demikian isi pernyataan Aliansi Akademisi Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden yang diterima Kompas.com, Rabu (16/3/2022).

Juru Bicara Aliansi Akademisi Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Ubedilah Badrun, menyatakan sikap kedua mereka adalah menolak amendemen konstitusi untuk tujuan-tujuan yang bertentangan dengan konstitusionalisme dan demokrasi.

"Menolak penggunaan hukum dan konstitusi sebagai alat politik untuk melayani nafsu kekuasaan, termasuk nafsu kuasa untuk menunda pemilu," ujar Ubedilah.

Keempat, kata Ubedilah, mereka menyerukan segenap akademisi, civitas akademika untuk mengambil sikap patriotik untuk mempertahankan prinsip konstitusionalisme, demokrasi dan nilai nilai reformasi Indonesia.

Ubedilah mengatakan, sampai saat ini tercatat ada 52 akademisi yang mendukung penolakan perpanjangan masa jabatan presiden.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang mulanya mengomentari isu terkait perpanjangan masa jabatan presiden pada 2021 lalu.

Wacana itu didukung oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Selain alasan pemulihan ekonomi, Muhaimin mengatakan banyak akun di media sosial setuju dengan usulannya agar pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda.

Menurut analisis big data perbincangan di media sosial, kata Muhaimin, dari 100 juta subjek akun di medsos, 60 persen di antaranya mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak.

"Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan. Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data," kata Muhaimin dalam keterangannya, pada 26 Februari 2022.

Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam wawancara yang diunggah di sebuah akun YouTube menyatakan dia memiliki data aspirasi rakyat Indonesia yang ingin Pemilu 2024 ditunda. Menurut dia, masyarakat ingin kondisi sosial politik yang tenang serta perbaikan kondisi perekonomian nasional.

Luhut mengklaim mempunyai big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai bagian dari koalisi pemerintah menyatakan mereka menolak wacana penundaan pemilu. Namun, mereka mendukung usulan perubahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode dengan alasan klaim bahwa rakyat masih menghendaki dan belum ada tokoh yang bisa menggantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memimpin.

Jokowi pernah menegaskan tidak pernah berniat ingin menjadi presiden tiga periode karena menyalahi konstitusi. Sebab, UUD 1945 mengatur, kekuasaan hanya bisa dipegang maksimal selama dua periode untuk orang yang sama.

"Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, 4 Maret 2022 lalu.