Ia kemudian mengungkit pernyataan salah satu menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf yang menggaungkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
Menurut dia, pernyataan menteri itu tidak sesuai dengan bidang kerjanya saat ini.
"Memaksakan, ini yang menurut saya DPR harus mengingatkan dalam hal ini elemen dalam pemerintah. Menteri-menteri bertugaslah sesuai dengan poksinya, ranah politik itu ranah partai politik," kata Masinton dalam interupsi rapat paripurna, Selasa (15/3/2022).
Pernyataan menteri tersebut, kata Masinton, justru akan menjadi preseden buruk di masa mendatang.
Apalagi, tambah dia, saat ini sudah ada anggapan bahwa Indonesia diatur oleh segelintir orang atau pun kelompok.
"Ada semacam indikasi yang saya rasakan juga dan masyarakat juga rasakan, seakan-akan negara cuma diatur oleh beberapa orang. Kalau ini kita dibiarkan, ini akan menjadi preseden ke depan, bagaimana demokrasi itu akan dikangkangi," kata dia.
Politisi PDI-P itu kemudian menyoroti wacana penundaan Pemilu 2024.
Menurutnya, wacana itu akan berimplikasi terhadap perpanjangan masa jabatan Jokowi sebagai presiden.
"Demokrasi itu adalah dialog, bukan pemaksaan terhadap hal-hal yang strategis. Didialogkan, bukan gaya-gaya, ngatur-ngatur, nah ini yang dari dulu kita tentang gaya-gaya, ngatur-ngatur ini. Ini negara gotong royong, semua didialogkan," pesan Masinton.
Sebelumnya, wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden sempat dilontarkan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.
Selanjutnya adalah Menko Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang mengungkapkannya dalam wawancara yang diunggah di sebuah channel Youtube.
https://nasional.kompas.com/read/2022/03/15/17015871/ingatkan-menteri-kerja-sesuai-tupoksi-politisi-pdi-p-politik-itu-ranah