Salin Artikel

Jokowi: Larangan Ekspor Bahan Mentah Bauksit, Tembaga, hingga Timah Dilanjut, Digugat Terus di WTO Tak Apa-apa

"Begitu kita bilang setop ekspor bahan mentah nikel, ya kita digugat sama Uni Eropa, belum rampung sampai sekarang. Ini belum rampung, saya sudah bilang bauksit tahun ini setop, biar digugat lagi," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Dies Natalies ke-46 UNS Surakarta, Jawa Tengah, yang disiarkan secara virtual, Jumat (11/3/2022).

"Bauksit setop, tahun depan setop tembaga atau timahnya. Biar digugat lagi. Enggak apa-apa kita digugatin terus. Belum tentu kita kalah, tapi belum tentu juga kita menang," lanjut Presiden yang mengundang tawa para hadirin.

Meski berpotensi digugat, Jokowi menilai keberanian menghentikan ekspor bahan mentah harus dilakukan. Jika pemerintah tidak mencoba, tidak akan pernah tahu langkah yang dilakukan benar atau salah.

Jokowi mengungkapkan, menghentikan ekspor nikel menjadi langkah yang benar. Sebab, nilai ekspor Indonesia bisa meningkat secara pesat.

"Kita setop ini (nikel) benar. Karena kita tahu (pendapatan) dari Rp 15 triliun melompat jadi Rp 300 triliun. Apa yang terjadi kalau ini kita setop semuanya? Investasi di dalam negeri akan naik tinggi sekali," ujar Jokowi.

"Yang dari luar masuk juga. Ada capital inflow yang itu juga akan memunculkan nilai tambah luar biasa," lanjut Presiden.

Dengan menghentikan ekspor sejumlah bahan mentah, Jokowi yakin sejumlah barang seperti litium baterai, kendaraan listrik, sodium ion, dan semikonduktor akan diproduksi di dalam negeri. Sebab, semua bahan baku tersedia di Tanah Air setelah ekspor bahan mentah dihentikan.

Jokowi juga menegaskan, kebijakan menghentikan ekspor bahan mentah tidak berarti Indonesia jadi negara tertutup.

"Saya sampaikan saat G20 di Italia, Indonesia ini tidak tertutup, kita ini terbuka. Tapi, jangan di tempatmu terus dong (produksi)," kata Presiden.

"Separuh bawa ke Indonesia atau semuanya bawa di Indonesia, kami terbuka. Bisa kamu kerja sama dengan BUMN kami. Bisa kamu kerja sama dengan swasta kami atau kamu sendirian juga tidak apa-apa, tapi di Indonesia," lanjut Jokowi.

Dia menyebutkan, ekspor bahan-bahan mentah dari Indonesia bisa membuahkan nilai tambah sebesar 14-20 kali lipat di negara-negara tujuan.

"Nilai tambahnya bisa 14 kali-20 kali lipat kalau kita hanya setor material. Enak banget (negara tujuan ekspor). Pajak mereka dapat, pembukaan lapangan kerja mereka dapat," ujar Jokowi.

"Terus kita dapat apa? Kita ditakut-takuti terus, tak gugat ke WTO, tak gugat ke WTO. Gugatlah," kata Jokowi.

https://nasional.kompas.com/read/2022/03/11/11584321/jokowi-larangan-ekspor-bahan-mentah-bauksit-tembaga-hingga-timah-dilanjut

Terkini Lainnya

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke