YLKI Minta Kemendag Buktikan Kecurigaan soal Warga Timbun Minyak Goreng

Pengurus YLKI Agus Suyatno mengatakan, alih-alih menuduh masyarakat, seharusnya Kementerian Perdagangan juga mengkaji ulang kebijakan terkait distribusi subsidi minyak goreng.

"Apakah pernyataan itu didasarkan pada bukti empiris di lapangan bahwa masyarakat menimbun atau hanya praduga. Karena asumsinya minyak goreng masih sulit ditemui di pasar dan masyarakat harus mengantre, bagaimana mereka akan menimbun?," kata Agus saat dihubungi Kompas.com, Rabu (9/3/2022).

Namun demikian, Agus membenarkan dugaan bahwa masyarakat sudah panic buying.

Ia pun mengatakan, panic buying adalah respons wajar dari masyarakat lantaran hingga saat ini keberadaan minyak goreng dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah masih sulit ditemukan.

"Panic buying memang iya, harus diakui ada panic buying. Tapi tidak bisa dikatakan sebagai penimbun. Penimbun ini harus dijelaskan, berapa bisa dikatakan sebagai penimbun? Ketika terjadi panic buying di masyarakat, ini karena kelangkaan, karena memang stok yang ada terbatas," jelas Agus.

Ia pun menyarankan, agar pemerintah menerapkan sistem distribusi subsidi minyak goreng secara tertutup alih-alih secara terbuka seperti yang saat ini dilakukan.

Pemerintah sendiri telah menerapkan harga eceran tertinggi (HET) untuk mengontrol harga minyak goreng di pasaran.

HET minyak goreng dipatok Rp 11.500 per liter untuk minyak goreng curah, Rp 13.500 untuk minyak goreng kemasan sederhana, dan Rp 14.000 untuk minyak goreng kemasan premium.

"Jadi ini yang seharusnya dipikirkan, bagaimana distribusi ini bisa secara tertutup. Pemerintah bisa mengacu pada distribusi BLT atau sembako saat awal pandemi sehingga langsung masuk ke dapur masyarakat yang benar-benar membutuhkan," kata Agus.