Salin Artikel

PAN Disebut Bakal Masuk Kabinet, Gerindra: Tergantung Penilaian Presiden, Dibutuhkan atau Tidak

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sufmi Dasco Ahmad mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait isu reshuffle atau perombakan kabinet.

Hal itu untuk menanggapi munculnya isu reshuffle dengan memasukkan Partai Amanat Nasional (PAN)  ke dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Semua kita serahkan dan kita akan tunggu kalau memang reshuffle itu ada. Dan tadi ditanya bagaimana kalau PAN masuk, itu juga tergantung penilaian dari presiden apakah memang dibutuhkan atau enggak, itu saja," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/3/2022).

Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR itu mengaku belum mengetahui kabar atau informasi mengenai kebenaran adanya reshuffle pada akhir Maret.

Menurut dia, hingga kini Gerindra juga belum mendapatkan informasi terkait perombakan kabinet dalam waktu dekat.

"Bahwa kemudian kapan itu dilakukan itu pun juga presiden yang tahu. Berapa yang kemudian direshuffle, kebutuhan akan itu juga presiden yang ngerti," jelasnya.

Di sisi lain, Dasco juga menjawab pertanyaan apakah jika PAN masuk ke pemerintahan, akan memengaruhi porsi kursi partai politik koalisi.

Menurut dia, hal itu juga sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden.

"Mengenai porsi dan segala macam itu kan hak prerogatif presiden. Tentunya mengenai masalah porsi-porsi itu kan tentunya sudah dibicarakan dari awal dengan partai koalisi dan untuk penambahan pengurangan itu adalah hak prerogatif presiden," katanya.

Diketahui, isu reshuffle kembali berhembus setelah beredar kabar bahwa Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu Presiden Joko Widodo pada pekan lalu untuk membahas perombakan kabinet.

Zulkifli membantah dirinya bertemu dengan Jokowi. Ia pun mengeklaim partainya tidak mengharapkan kursi di kabinet karena reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.

Terkini, politikus PKB Luqman Hakim mengaku mendapat informasi bahwa Presiden Jokowi akan merombak kabinet pada akhir Maret 2022.

Luqman menuturkan, dalam reshuffle (perombakan) nanti PAN akan mendapat jatah satu kursi menteri dan satu kursi wakil menteri.

"Kalau kabar-kabar warung kopi begitu, infonya akhir Maret ini. PAN dapat satu menteri plus satu wamen," kata Luqman kepada wartawan, Selasa (8/3/2022).

https://nasional.kompas.com/read/2022/03/09/13244481/pan-disebut-bakal-masuk-kabinet-gerindra-tergantung-penilaian-presiden

Terkini Lainnya

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke