Komnas HAM Harap Polisi Ikut Usut Anggotanya yang Terlibat Kasus Kerangkeng Manusia di Langkat

JAKARTA, KOMPAS.com - Komnas HAM berharap, internal kepolisian bisa ikut turun tangan bantu mengusut keterlibatan polisi dalam kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin.

Komisioner Komnas HAM Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Choirul Anam mengaku, pihaknya telah memeriksa sejumlah polisi yang diduga terlibat dan mencocokkan keterangan mereka dengan keterangan saksi sebelumnya.

Namun, pendalaman masih perlu dilakukan, begitu pun pemeriksaan terhadap sejumlah polisi lain.

"Poin paling penting adalah ini harus didalami. Ada beberapa saksi yang disebutkan belum kita dalami, semoga bisa didalami oleh teman-teman kepolisian," kata Anam dalam keterangan video kepada wartawan, Selasa (8/3/2022).

"Kalaupun ada tindak pelanggaran hukum atau tindak pidana, harus diproses," ujarnya.

Menurutnya, kerja sama semacam itu sangat baik agar konstruksi kasus dapat semakin terang.

Anam menyebutkan, hasil pemeriksaan-pemeriksaan ini merupakan informasi yang sangat awal.

Masih terdapat sejumlah saksi yang harus ditindaklanjuti. Keterangan-keterangan dari pihak kepolisian pun masih perlu dibuktikan "dengan beberapa hal".

"Kami berharap sesuai konstruksi peristiwa, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang melakukan, siapa yang turut melakukan, siapa yang memfasilitasi dan lain sebagainya, bisa terjaring semua," lanjutnya.

Kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat diduga bukan hanya melibatkan polisi melainkan juga tentara.

Anam menyebutkan bahwa TNI sudah turun tangan untuk bantu mengusut anggotanya.

"Kami sudah memberikan data yang cukup lengkap, data detail siapa melakukan apa beberapa anggota TNI kepada Puspom TNI," kata dia

"Kami juga sudah berkomunikasi dengan pimpinan paling tinggi di TNI dan semoga kasus ini juga segera cepat (ditangani)," ia melanjutkan.