Jokowi Diminta Tak Buru-buru Bangun Istana Presiden di Awal Proyek IKN

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar perencanaan kota Hendricus Andy Simarmata mengatakan sebaiknya Pemerintah terlebih dulu membangun kantor kepresidenan di masa awal proyek Ibu Kota Negara Nusantara (IKN Nusantara), ketimbang memaksakan membangun istana.

Sebab menurut dia proses pembangunan IKN Nusantara harus dilakukan bertahap dengan memperhatikan kesinambungan dengan wilayah pedesaan di sekitarnya, ketimbang hanya memamerkan pembangunan fisik.

"Kalau menurut saya jangan istana dulu. 2024 bangun kantor kepresidenan saja dulu yang memadai, baru nanti pembangunan dilakukan bertahap secara terus-menerus," kata Andy kepada Kompas.com, Selasa (8/3/2022).

Menurut Andy, masa 3 sampai 5 tahun pertama proyek pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN Nusantara) adalah saat yang kritis dan penting untuk menunjukkan keseriusan komitmen pemerintah. Di saat itulah, kata dia, pemerintah harus bisa menunjukkan prospek IKN Nusantara adalah kota yang nyaman untuk ditinggali dan berkegiatan.

"Masa pembangunan pada 3 atau 5 tahun pertama adalah Golden Age. Ibaratnya seperti masa tumbuh kembang bayi. Impresi pertama itu penting supaya orang-orang bisa melihat kalau pemerintah memang serius membangun itu," ujar Andy.

"Tunjukkan bahwa kita mampu membangun sebuah kota baru. Yang penting bukan istananya, tapi bagaimana keberlanjutan pembangunannya," ucap Andy.

Pengembangan warga sekitar

Di sisi lain, Andy mengatakan pemerintah juga harus membangun daerah-daerah di sekeliling IKN Nusantara, seperti sejumlah pedesaan. Sebab nantinya pedesaan dan kota-kota kecil di sekitar IKN Nusantara diharapkan tumbuh dan berkembang menjadi kawasan pemasok kebutuhan.

"Kalau wilayah pedesaan di sekitar IKN itu berkembang, maka nanti segala kebutuhan logistik bisa tersedia tanpa harus impor dari Jawa. Misalnya ayam potong, telur dan sebagainya. Jadi ikut memberdayakan masyarakat sekitarnya," ucap Andy.

Cara pengembangan kawasan di sekitar IKN Nusantara menurut Andy adalah dengan menyisihkan anggaran pembangunan proyek untuk program memperkuat desa. Misalnya menggiatkan pelatihan dan pemberian modal supaya masyarakat di sekitar bisa merintis usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Atau bahkan membuka lahan untuk pertanian buat memasok kebutuhan pokok penduduk IKN di kemudian hari.

Selain itu, kata Andy, jalur menuju dari Balikpapan sebagai kota besar yang paling dekat jaraknya dengan IKN Nusantara juga wajib dibenahi.

"Sekarang menggunakan jalan yang eksisting kan enggak enak. Lewat jalan pedesaan tiba-tiba di depan nantinya muncul Istana," ucap Andy.

Menurut konsep yang tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 20 tahun 2022, proses pembangunan IKN dibagi dalam lima tahap, yaitu:

• Tahap 1 (2022-2024)
• Tahap 2 (2025-2029)
• Tahap 3 (2030-2034)
• Tahap 4 (2035-2039)
• Tahap 5 (2040-2045)

Dalam lampiran itu dipaparkan, berdasarkan analisis kegiatan ekonomi, jumlah penduduk sebagai konsekuensi dari kegiatan ekonomi tersebut, diproyeksikan terus meningkat dari awal tahun perencanaan hingga 2045. Pada Tahap 1 dan 2, kenaikan ini terjadi secara eksponensial sejalan dengan pembukaan kawasan di KIKN dan dengan skema pemindahan aparatur sipil negara ke KIKN.

Pada Tahap 3 pertambahan penduduk diproyeksikan lebih lambat. Kemudian meningkat kembali pada Tahap 4 dan Tahap 5 ketika seluruh kegiatan sektor ekonomi baru mulai
berkembang.

Penahapan dalam pembangunan IKN disusun untuk menggambarkan pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang untuk mencapai Visi Indonesia 2045.

Penahapan pengembangan di KIKN disusun agar pembangunan kawasan, infrastruktur, dan jaringan transportasi umum massal dapat berjalan secara berkesinambungan dan sekaligus terpadu. Pengembangan setiap kawasan perkotaan diarahkan agar KIKN berkembang menjadi kota yang kompak dan efisien.

Pembangunan infrastruktur primer dimulai sebelum penduduk pionir pindah.

Sampai saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum mengumumkan siapa yang bakal menjabat sebagai kepala Otorita IKN yang pertama. Menurut beleid, kewenangan untuk menunjuk, mengangkat, dan memberhentikan kepala Otorita IKN berada di tangan Presiden.

Jokowi sempat mengungkap kriteria Kepala Otorita IKN yang ia inginkan berlatar belakang arsitek dan punya pengalaman memimpin daerah. Namun, dia kemudian kembali mengatakan calon Kepala Otorita IKN nanti bukan berasal dari kalangan partai politik.

Sejumlah nama tokoh yang digadang-gadang menjadi calon Kepala Otorita IKN yaitu eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, mantan Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, mantan Direktur Utama Wijaya Karya (WIKA) Tumiyana, Menteri Sosial sekaligus mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Wali Kota Makassar Danny Pomanto, Gubernur Aceh Nova Iriansyah, hingga eks Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono.