Drone Emprit: Di Twitter Netizen Kompak, Belum Ada Klaster Pro Mendukung Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Warganet di media sosial Twitter dinilai kompak dan satu suara dalam menyikapi isu perpanjangan masa jabatan presiden yang muncul dalam beberapa waktu terakhir.

Hasil social network analysis yang dilakukan oleh Drone Emprit pada 1-7 Maret 2022 menunjukkan, belum ada klaster pro atau gerakan buzzer (pendengung) yang mendukung wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

"Di Twitter netizen kompak, hanya ada 1 klaster yaitu yang Kontra perpanjangan masa jabatan presiden. Masih belum tampak adanya klaster pro atau pun gerakan buzzer yang mendukung," kata peneliti media sosial sekaligus founder Drone Emprit, Ismail Fahmi, melalui akun Twitter-nya, @ismailfahmi, Selasa (8/3/2022).

Ismail telah mengizinkan Kompas.com untuk mengutip twitnya terkait temuan tersebut.

Ismail menuturkan, ada beberapa narasi yang diangkat di klaster kontra atas perpanjangan masa jabatan presiden, antara lain penundaan pemilu adalah agenda tersembunyi pemerintah dan kritik atas pernyataan Presiden Joko Widodo yang dinilai plin-plan.

Ia menyebutkan, ada 38 tokoh yang membicarakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, di mana 74 persen di antaranya menyuarakan penolakan.

Tokoh yang menunjukkan sikap kontra atas wacana tersebut antara lain Presiden Partai Buruh Said Iqbal, Menko Polhukam Mahfud MD, politikus PDI-P Budiman Sudjatmiko, dan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid.

"Argumentasi penolakan, utamanya karena langgar konstitusi, cederai demokrasi," kata Ismail.

Ismail menambahkan, perbincangan publik dan pemberitaan tentang penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden semakin menguat setelah Jokowi menyampaikan sikapnya yang kemudian dianggap abu-abu oleh publik.

Selain itu, pernyataan Mahfud yang memastikan pemerintah tak pernah membahas wacana menunda Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden juga mendorong naiknya pembahasan publik dan pemberitaan pada 7 Maret 2022.

Adapun wacana menunda Pemilu 2024 dikemukakan oleh tiga ketua umum partai politik pendukung pemerintah, yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan.

Sementara itu, partai lainnya, yakni PDI-P, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan, tegas menolak wacana itu.

Presiden Joko Widodo juga sudah menyatakan bahwa konstitusi harus ditaati meskipun ia tidak mempersoalkan munculnya wacana tersebut sebagai bagian dari demokrasi.

”Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan (masa jabatan presiden), menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas saja berpendapat," kata Jokowi di Istana Bogor, Jumat (4/3/2022), dikutip dari Kompas.id.

"Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan, semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi,” imbuh Jokowi.