Salin Artikel

Sambangi PBNU, Dubes Ukraina: Tidak Ada yang Bisa Membenarkan Perang

JAKARTA, KOMPAS.com - Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasyl Hamianin berkunjung ke Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, Senin (7/3/2022).

Dikutip situs resmi nu.or.id, dalam kunjungan tersebut, Dubes Hamianin disambut langsung Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

Hamianin menjelaskan kondisi terkini pascainvasi Rusia ke Ukraina.

“Apa yang terjadi di Ukraina saat ini adalah bencana kemanusiaan,” kata Hamianin.

“Tidak ada yang bisa membenarkan perang, tidak ada yang bisa membenarkan pembunuhan warga sipil, tidak ada yang bisa membenarkan kejahatan terhadap kemanusiaan,” ujarnya.

Ia meyakini, komunitas dunia harus bersatu demi menghentikan invasi Rusia ke Ukraina.

Secara khusus, ia berharap agar umat Islam di Indonesia, khususnya NU, bisa turut andil dalam menyelesaikan peperangan ini.

“Itulah mengapa kami menyerukan kepada komunitas dunia, masyarakat, kepada media, kepada organisasi keagamaan, komunitas agama, untuk berdiri dan mengakhiri perang ini,” ujar Hamianin.

Dalam kesempatan yang sama, Yahya menyerukan agar kekerasan di Ukraina bisa segera mungkin dihentikan.

“Atas nama NU, saya menyeru kepada Rusia, kepada Presiden (Rusia, Vladimir) Putin, untuk menghentikan segera perang ini, gencatan senjata sekarang juga,” imbuhnya.

“Saya menyeru kepada masyarakat internasional untuk segera bangkit dan bersama-sama melakukan sesuatu untuk menghentikan krisis ini,” tukasnya.

Pria kelahiran Rembang itu menuturkan bahwa pihaknya telah bergabung dengan para pemimpin agama di seluruh dunia untuk bersurat kepada pemimpin Kristen Ortodoks di Rusia.

Surat tersebut diklaim berisi permohonan untuk mendorong Presiden Putin menghentikan perang.

https://nasional.kompas.com/read/2022/03/08/22134131/sambangi-pbnu-dubes-ukraina-tidak-ada-yang-bisa-membenarkan-perang

Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke