Singgung Perdebatan Grup WA TNI Soal IKN, Intervensi Jokowi Dinilai Terlalu Jauh

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengungkit tentang percakapan personel TNI-Polri di dalam WhatsApp Group (WAG) terkait ketidaksetujuan tentang kebijakan pemindahan ibu kota negara (IKN) dinilai sudah melakukan intervensi terlalu jauh.

Menurut pengamat militer sekaligus Direktur Imparsial Al Araf, seharusnya Jokowi membahas persoalan yang lebih penting atau terkait hal-hal strategis ketimbang mengurusi persoalan percakapan di grup WhatsApp.

"Presiden sudah masuk terlalu jauh dengan membahas percakapan grup WA. Seharusnya jika ada perbedaan pandangan seperti itu Presiden cukup menyampaikan bahwa kesetiaan TNI-Polri adalah patuh kepada pemerintah dan wajib mendukung seluruh keputusan pemerintah, cukup sampai di situ," kata Al Araf kepada Kompas.com, Rabu (2/3/2022).

Al Araf mengatakan militer memang tidak boleh mengoreksi kepemimpinan sipil. Namun, lanjut dia, kepemimpinan sipil seharusnya bisa menjaga dan menghormati otonomi militer dan tidak melakukan intervensi terlampau jauh atau membuat militer masuk ke dalam pusaran politik.

"Di saat yang bersamaan kepemimpinan sipil harus bisa mempertahankan otonomi militer sehingga fungsi kendali terjaga dan juga menjaga hubungan sipil-militer dengan baik," ujar Al Araf.

Pernyataan terkait percakapan Grup WhatsApp itu disampaikan Jokowi dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri geram dengan adanya personel TNI/Polri yang berbicara soal ketidaksukaan terhadap kebijakan pemindahan ibu kota negara (IKN) di WhatsApp Group (WAG).

Ia pun meminta agar para personel TNI-Polri yang memperdebatkan IKN untuk didisplinkan.

"Saya lihat di WA grup, kalau di kalangan sendiri boleh, hati-hati. Kalau dibolehkan dan kalau diterus-teruskan hati-hati. Misalnya bicara mengenai IKN, enggak setuju IKN apa," ujar Jokowi saat memberi sambutan di Rapim TNI-Polri 2022 yang digelar di Mabes TNI, Jakarta, Selasa (1/3/2022).

Jokowi menegaskan, kebijakan pemindahan ibu kota baru sudah diputuskan. Oleh karena itu, kata Jokowi, personel TNI-Polri diminta untuk tidak sembarangan berbicara soal IKN.

"Itu sudah diputuskan pemerintah dan disetujui DPR. Kalau di dalam disiplin TNI-Polri sudah tidak bisa diperdebatkan. Apalagi di WA grup dibaca gampang. Hati-hati," tegasnya.

Jokowi lalu menekankan soal kesetiaan prajurit kepada negara. Menurutnya, disiplin tentara dan polisi berbeda dengan sipil.

"Ini perlu saya ingatkan, di seluruh dunia tentara punya aturan sendiri. Kitab undang-undang disiplin tentara, yang intinya kalau kita lihat, intinya adalah kesetiaan tegak lurus. saya baca ini apa sih intinya? kesetiaan tegak lurus," sebut Jokowi.

Di Rapim TNI-Polri, Jokowi juga sempat berbicara prajurit tidak bisa ikut dalam urusan demokrasi karena statusnya berbeda dengan masyarakat sipil.

"Yang namanya disiplin tentara, yang namanya disiplin di kepolisian itu berbeda dengan masyarakat sipil, sangat beda sekali. Tidak bisa yang namanya tentara, yang namanya polisi itu ikut dalam urusan demokrasi," tegasnya.

Jokowi mengingatkan agar personel TNI-Polri disiplin mematuhi perintah Negara.

"Dengan berbicara masalah demokrasi, tidak ada namanya di tentara-kepolisian, enggak ada. Hal seperti ini harus mulai dikencangkan lagi, supaya masyarakat itu melihat dan bisa kita bawa juga ke arah kedisiplinan nasional," ucap Jokowi.

Kepala Negara menggarisbawahi soal disiplin nasional yang saat ini disebutnya masih lemah. Karena itu, menurut Jokowi, diperlukan contoh kedisiplinan dari TNI dan Polri.

"Ini yang kita sekarang ini lemah. Oleh sebab itu saya minta pada jajaran TNI-Polri untuk bisa memberikan contoh kepada masyarakat, urusan yang satu ini, kedisiplinan nasional, tapi juga di TNI sendiri juga harus mulai berbenah," tutur dia.