Salin Artikel

Pemilu Ditunda atau Tidak, PKB Klaim Siap Hadapi Kapan Saja

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengeklaim, partainya tetap siap menghadapi pemilihan umum (pemilu), baik bila diundur maupun tetap dilaksanakan pada 2024.

"PKB siap lahir batin, kapan pun pemilu digelar,” kata Jazilul dalam keterangan tertulis, Rabu (2/3/2022).

Ia menuturkan, meski PKB mengusulkan Pemilu 2024 ditunda dan hal itu belum terealisasi, tetapi pelaksanaan pemilu sebagai agenda politik nasional pasti akan terjadi.

Oleh karena itu, kata Jazilul, PKB tetap menyiapkan diri untuk menghadapi pemilu yang akan datang, baik diundur atau tidak.

Ia pun menyampaikan, PKB saat ini sangat solid secara kepartaian, struktur kepengurusan juga sudah terbentuk hingga tingkat ranting.

Selain itu, konsolidasi di internal PKB juga terus dilakukan dan PKB pun telah bertekad untuk mengusung Ketua Umum Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden pada pemilu mendatang.

"Setiap hari, Gus Muhaimin dan kita para pengurus partai berkeliling ke berbagai daerah untuk menghadiri deklarasi dukungan bagi Gus Muhaimin untuk menjadi presiden 2024," ujar Jazilul.

Di samping itu, Jazilul mengakui penundaan pemilu memang bukan perkara mudah, tetapi juga bukan hal yang mustahil.

Ia mencontohkan, pada awal 2020 lalu, Presiden Joko Widodo juga menunda hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 dari September 2020 menjadi Desember 2020.

Seperti diketahui, Muhaimin mengusulkan Pemilu 2024 diundur dengan dalih khawatir mengganggu stabilitas ekonomi Tanah Air pada tahun tersebut.

Usulan itu disambut oleh partai politik lainnya, Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional, yang juga mempertimbangkan agar Pemilu 2024 diundur.

Sementara itu, enam partai lain di parlemen yakni PDI-P, Gerindra, Nasdem, Demokrat, PKS, dan PPP tegas menolak wacana mengundur Pemilu 2024.

https://nasional.kompas.com/read/2022/03/02/16572091/pemilu-ditunda-atau-tidak-pkb-klaim-siap-hadapi-kapan-saja

Terkini Lainnya

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke