Usulan Penundaan Pemilu 2024 Dinilai untuk Tes Respons Publik dan Elite Parpol

Pengamat komunikasi politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Ranggabumi Nuswantoro mengemukakan, salah satu yang akan terlihat adalah kesiapan masing-masing partai politik (parpol) menghadapi Pemilu 2024.

“Menurut saya ini testing the water karena yang memunculkan (wacana) dari kubu koalisi Joko Widodo. Saya melihat dari sini kelihatan kubu-kubuannya, siapa yang punya strategi politik lebih jelas menghadapi 2024 dan siapa yang belum siap,” kata Rangga pada Kompas.com, Rabu (2/3/2022).

Rangga menduga wacana itu dimunculkan tak hanya untuk melihat respon publik. Tapi juga tanggapan dari elite parpol lain.

“Terlihat langsung terpancing, misalnya Partai Demokrat melalui Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) langsung bereaksi,” ucapnya.

Dalam pandangan Rangga, tanggapan elite parpol penting menjadi catatan pihak-pihak yang memunculkan wacana memundurkan pemilu. Sebab, saat ini dinamika internal masing-masing parpol menguat, kerja-kerja untuk mempersiapkan pemilu serentak makin sering dilakukan.

Namun masing-masing parpol menghadapi tantangan berat karena persiapan itu dilakukan dalam situasi pandemi Covid-19.

“Yang melakukan kerja-kerja secara detail mulai merasakan repot betul ini. Dalam situasi pandemi, dunia usaha juga baru akan bangkit, dukungan pengusaha pada kegiatan politik akan disesuaikan,” ujar dia.

Rangga mengatakan, wacana itu belum bersifat serius karena belum terjadi pergerakan nyata dari kader-kader parpol di parlemen.

“Ini baru pernyataan politik dari beberapa ketua umum partai, belum ada aksi-aksi real yang dilakukan wakil-wakilnya di parlemen,” imbuhnya.

Tiga ketua umum parpol menyatakan usulannya tentang penundaan pemilu. Ketiganya adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto.

Sementara itu AHY menolak usulan itu karena menilai tidak logis dan upaya dari pihak-pihak tertentu guna melanggengkan kekuasaan.

Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menegaskan pihaknya patuh dengan konstitusi yang artinya tak sepakat atas wacana penundaan pemilu tersebut.