Soal Wacana Penundaan Pemilu, Peneliti BRIN Nilai Jadi Manuver Parpol Putus Asa dan Amnesia Reformasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Politik BRIN Firman Noor menilai, ada kekhawatiran partai politik sehingga memunculkan wacana penundaan Pemilu 2024.

“Saya lihat manuver politik partai-partai ini bernuansa keputusasaan dan mungkin karena lingkungan politik yang belum cukup sehat sehingga mereka jadi amnesia seolah-olah mereka lupa kenapa ada reformasi,” papar Firman pada Kompas.com, Selasa (1/3/2022).

Dalam pandangannya, partai politik yang mengusulkan penundaan pemilu mengambil jalan yang bertentangan dengan reformasi. Bahkan, sikap tersebut merupakan bentuk menyepelekan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi konstitusi negara.

Pasalnya, UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa pemilu digelar setiap lima tahun sekali.

“Amandemen (UUD 1945) itu sangat penting kita harus berpikir untuk generasi selanjutnya, tidak hanya untuk saat ini," ujar Firman.

Tapi kok kelihatannya digampang-gampangkan gitu yang dikhawatirkan nanti dampak di masyarakat kan tidak memandang satu keajegan politik itu penting dan kedua tidak respect dengan konstitusi,” imbuhnya.

Ia menambahkan, konstitusi memang bisa diubah, namun hanya dalam kondisi genting.

“Tidak bisa diubah dengan begitu mudahnya hanya karena kepentingan beberapa pihak. Kalau mentalitasnya begitu ya bahaya, karena akhirnya aturan mengikuti kepentingan. Padahal yang benar kepentingan yang harus mengikuti aturannya,” jelasnya.

Ia khawatir jika wacana penundaan pemilu terus dimunculkan dan akhirnya benar-benar diakomodir, masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada demokrasi.

“Jangan sampai demokrasi hanya ada di atas kertas, tapi secara substansi sebetulnya oligarki atau kepentingan elit, ya nuansa kepentingan pragmatis,” imbuhnya.

Diketahui Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menuturkan penundaan pemilu perlu dilakukan guna mengantisipasi hilangnya momentum perbaikan ekonomi yang diharapkan terjadi setelah dua tahun pandemi Covid-19.

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha pun mengumumkan pengunduran dirinya sebagai calon kontenstan Pilpres 2024 mendatang.

Salah satu alasannya, masih banyak masyarakat Indonesia ingin dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan juga setuju pemilu 2024 untuk diundur.

Ia beralasan diantaranya karena situasi pandemi masih berlangsung dan butuh perhatian, perekonomian belum stabil.

Kemudian Ketua Umum Golkar Airlangga Hartanto mengatakan hendak menampung masukan masyarakat agar jabatan Presiden Jokowi diperpanjang.

Disisi lain, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan partainya menolak wacana penundaan pemilu.

Hasto menuturkan, penundaan pemilu justru akan mengganggu stabilitas politik.