Salin Artikel

Perwakilan Warga Wadas Datangi Sejumlah Lembaga Negara dari KSP sampai Propam Polri

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan warga Desa Wadas dalam Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempa Dewa) Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo mendatangi sejumlah lembaga negara sejak Rabu (23/2/2022) hingga Jumat (25/2/2022).

Kepala Divisi Advokasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Julian Dwi Prasetya menyebut, kedatangan mereka untuk meminta solusi atas rencana pertambangan batu andesit guna pembangunan Bendungan Bener.

“Pada hari Rabu warga mendatangi Kompolnas, lalu pada Kamis mendatangi Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman, LPSK, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM),” tutur Julian dalam keterangannya, Jumat (25/2/2022).

“Berlanjut pada Jumat, warga melakukan pelaporan ke Divisi Propam Polri, Irwasum dan Kapolri,” jelas dia.

Julian menerangkan, kedatangan warga ke berbagai lembaga negara ditemani oleh beberapa organisasi masyarakat sipil seperti LBH Yogyakarta, LBH Semarang, LBH Sikap, LBH Peradi Wates, LBH Bhijak Ikadin, Walhi Yogyakarta, YLBHI, Walhi, Solidaritas Perempuan.

Kemudian turut serta Greenpeace, Trend Asia, dan LBH Ansor.

Julian menuturkan, ada tiga sikap yang disampaikan oleh Gempa Dewa.

Pertama, meminta berbagai instansi yang telah melakukan audiensi dengan warga Wadas menindaklanjuti dan mendukung sikap warga yang menolak penambangan.

“Serta mengusut tuntas peristiwa kekerasan yang telah dialami warga,” katanya.

Kedua, menolak izin penetapan lokasi Bendungan Bener yang memasukkan Desa Wadas sebagai lokasi pertambangan batuan andesit.

“Terakhir, mendesak Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo agar tidak menambang di Desa Wadas dengan dalih untuk kepentingan umum atau kepentingan apapun,” imbuh Julian.

Diketahui LBH Yogyakarta aktif mendampingi warga Desa Wadas dalam menghadapi konflik dengan pemerintah terkait izin penambangan bahan material untuk pembangunan Bendungan Bener.

Sebelumnya, terjadi insiden penangkapan 67 warga Desa Wadas pada 8 Februari 2022 oleh pihak kepolisian.

Penangkapan itu terjadi ketika 250 aparat kepolisian menemani petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan pengukuran lahan milik warga yang sudah menyetujui adanya aktivitas pertambangan.

Adapun sejumlah warga yang menolak khawatir pertambangan di wilayahnya akan mematikan sejumlah mata air sebagai sumber penghidupan warga yang mayoritas bekerja sebagai petani.

https://nasional.kompas.com/read/2022/02/25/17470831/perwakilan-warga-wadas-datangi-sejumlah-lembaga-negara-dari-ksp-sampai

Terkini Lainnya

UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

Nasional
Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Nasional
Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Nasional
Kasus 'Ilegal Fishing' 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Kasus "Ilegal Fishing" 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Nasional
Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Nasional
Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Nasional
BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Nasional
Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Nasional
PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Nasional
Polri Tangkap 3 Tersangka 'Ilegal Fishing' Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Polri Tangkap 3 Tersangka "Ilegal Fishing" Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Nasional
PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke