Kecam Peretasan Terhadap Ketumnya, AJI: Ancaman Serius Bagi Kebebasan Pers

JAKARTA, KOMPAS.com - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mengecam peretasan dan serangan disinformasi terhadap Ketua Umum AJI Sasmito Madrim.

Melalui keterangan tertulis, AJI Indonesia menyatakan bahwa kejadian itu adalah "ancaman serius bagi kebebasan pers dan kebebasan berekspresi".

"Praktik tersebut adalah bentuk-bentuk serangan terhadap aktivis dan organisasi AJI yang selama ini memperjuangkan kebebasan berekspresi dan kebebasan pers," tulis mereka dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Jumat (25/2/2022).

"Peretasan dan serangan disinformasi terhadap Ketua AJI Sasmito Madrim adalah upaya teror terhadap aktivis yang memperjuangkan kebebasan berekspresi dan demokrasi."

AJI menyatakan bahwa peretasan mulanya terjadi pada 23 Februari 2022 pada akun Whatsapp, Instagram, Facebook dan nomor ponsel pribadi Sasmito.

Unggahan seluruh konten di Instagram dihapus dan peretas mengunggah konten yang menyebarluaskan nomor pribadinya.

Nomor ponsel Sasmito kemudian tidak bisa menerima panggilan telepon dan menerima SMS.

Di Facebook, foto profil Sasmito diubah menjadi gambar porno.

Pada 24 Februari 2022, AJI Indonesia memantau terjadi serangan disinformasi yang mencantumkan nama dan foto Sasmito di media sosial.

Narasinya, Sasmito mendukung pemerintah membubarkan FPI, mendukung pemerintah membangun Bendungan Bener Purworejo, juga meminta Polri menangkap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, aktivis yang dikriminalisasi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

AJI Indonesia menegaskan bahwa pesan-pesan itu palsu dan tak pernah diucapkan Sasmito.

"Ketiga disinformasi tersebut nyata-nyata mengadu domba AJI Indonesia dengan organisasi masyarakat sipil lainnya, termasuk membenturkan AJI dengan warga Wadas yang sedang berjuang menolak eksploitasi sumber daya alam di kampungnya," tulis AJI.

AJI Indonesia meminta publik untuk tidak mempercayai narasi disinformasi yang beredar di media sosial, serta mendukung pihaknya untuk memperjuangkan kebebasan pers, hak kebebasan berekspresi, berkumpul, berpendapat, dan hak atas informasi.