Salin Artikel

KSP Jelaskan Alasan 6 Kementerian/Lembaga Pindah Duluan ke IKN Nusantara

Keenamnya yakni Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kantor Staf Presiden (KSP) dan Sekretariat Kabinet (Setkab)

"Jadi yang sudah disebut presiden kan Kemensetneg, Kemendagri, Kemenlu dan Kemenhan. Plus KSP dan Setkab (kompleks Istana) sudah diminta bersiap," ujar Wandy saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (24/2/2022).

"Itu yang krusial dalam pengelolaan pemerintahan. Pasti duluan memang yang sudah disebut ini," lanjutnya.

Wandy lantas menjelaskan mengapa enam kementerian dan lembaga tersebut yang berpindah lebih dulu.

Selain karena keenamnya menjadi instansi krusial, juga agar lebih efektif mengelola pemerintahan sehari-hari.

"Tapi, saya juga masih menunggu dari Bappenas sebagai leading sector-nya pemindahan ini perlu disimulasikan dan dihitung soal fasilitas dan biayanya," ungkap Wandy.

"(Menunggu) nama kementerian dan jadwal persis serta angka SDM-nya. Bappenas dalam hal ini sebagai leading sector. Tapi pokja nya ada KemenpanRB. Kita menunggu dan belum bisa pastikan sebelum ada ketentuannya," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, pembangunan IKN Nusantara akan diawali dengan melakukan reboisasi (penghijauan hutan) terlebih dulu.

Nantinya, pembangunan IKN dimulai dari kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP).

"Rencana pembangunan IKN Nusantara akan dimulai pada tahap pertama di KIPP. Diawali dengan merevitalisasi dan mereboisasi hutan terlebih dahulu," ujar Jokowi saat menjadi keynote speech pada talkshow "Menuju Ibu Kota Baru" yang ditayangkan YouTube Radio Republik Indonesia (RRI) pada Rabu (23/2/2022).

Kemudian pembangunan akan berlanjut dengan membuat infrastruktur dasar, wilayah hijau dan biru kota, kompleks pemerintahan, perkantoran beserta sarana dan prasarananya.

Jokowi mengakui dalam proses pemindahan dan pembangunan IKN Nusantara ada banyak aspirasi dari publik maupun para tokoh.

Selain itu, presiden juga mengakui banyak pihak berharap proyek IKN akan berhasil.

Oleh karenanya pemerintah akan menjadikan pembangunan IKN sebagai pekerjaan besar yang melibatkan banyak pihak.

https://nasional.kompas.com/read/2022/02/24/11031061/ksp-jelaskan-alasan-6-kementerian-lembaga-pindah-duluan-ke-ikn-nusantara

Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke