Salin Artikel

Usul Pemilu Diundur, Muhaimin Dinilai Terapkan Strategi "Buying Time"

Khoirul berpandangan, salah satu faktor yang membuat usulan tersebut mencuat adalah rendahnya elektabilitas Muhaimin di bursa calon presiden. Sehingga ia membutuhkan waktu untuk meningkatkan elektablitasnya.

"Usulan Cak Imin ini adalah buying time strategy atau strategi mengulur waktu, mengingat tingkat elektabilitas tertinggi di bursa Capres lebih banyak didominasi oleh tokoh-tokoh non-parpol atau tokoh parpol namun tak punya kendali atas parpol, yang duduk di jabatan publik," kata Khoirul saat dihubungi, Kamis (24/2/2022).

Ia mencontohkan, bursa pilpres saat ini menunjukkan bahwa elite partai politik yang memiliki elektabilitas memadai hanya Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Agus Harimurti Yudhoyono.

Sementara, elektabilitas elite parpol lainnya seperti Muhaimin, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani masih berkisar di angka 1 persen.

Di sisi lain, tokoh-tokoh yang unggul di bursa pilpres justru bukan elite parpol, sebut saja Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Artinya, upaya pengunduran pemilu ini adalah strategi mengulur waktu agar elektabilitas tokoh-tokoh pejabat publik non-parpol mengempis seiring berakhirnya periode kepemimpinam mereka," kata Khoirul.

"Sembari berharap para tokoh Parpol dengan elektabilitas rendah bisa menaikkan elektabilitasnya masing-masing," ujar dia melanjutkan.

Menurut Khoirul, penundaan Pemilu 2024 juga memberi waktu lebih banyak bagi Muhaimin untuk menyiapkan dana dalam mengikuti kontestasi pemilihan presiden.

"Dengan mengulur 2 tahun, Cak Imin tampaknya berharap bantuan dana politik dari sektor private atau pelaku usaha bisa lebih terkonsolidasi, seiring dengan membaiknya situasi pandemi dan pemulihan ekonomi," kata Khoirul.

Di samping itu, Khoirul juga mempertanyakan alasan Muhaimin mengusulkan pengunduran pemilu demi menjaga stabilitas ekonomi.

Ia menduga, usulan tersebut disampaikan hanya untuk mengakomodasi suara pengusaha yang khawatir bisnis mereka dapat terdampak oleh perubahan struktur kekuasaan nasional.

"Jangan ubah sesuai keinginan. Biarkan rakyat memberikan evaluasi bagi pemerintahan yang konstitusional, parpol harus berani berkompetisi secara fair. Jangan permainkan demokrasi dan hak politik rakyat untuk kepentingan oligarki," kata Khoirul.

Sebelumnya, Muhaimin mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda maksimal dua tahun untuk mengantisipasi hilangnya momentum perbaikan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Hal tersebut diusulkannya setelah menerima para pelaku UMKM, pengusaha, dan para analis ekonomi dari berbagai perbankan di ruang Delegasi DPR RI, Nusantara III, Jakarta, Rabu.

"Dari seluruh masukan itu, saya mengusulkan pemilu tahun 2024 itu ditunda satu atau dua tahun," kata Muhaimin dalam keterangannya, Rabu.

https://nasional.kompas.com/read/2022/02/24/10575011/usul-pemilu-diundur-muhaimin-dinilai-terapkan-strategi-buying-time

Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke