Percepat Penyaluran Bansos, Risma Pastikan BNPT Bisa Dicairkan Tunai

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini memastikan Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) atau Kartu Sembako bakal bisa dicairkan secara tunai.

Hal itu dilakukan sebagai langkah percepatan penyaluran bantuan sosial.

Risma pun mengatakan, untuk merealisasi penyaluran BNPT secara tunai, Kementerian Sosial (Kemensos) bakal bekerja sama dengan PT Pos Indonesia sebagai instansi penyalur.

"Kami sudah memutuskan untuk menyalurkan BPNT/Kartu Sembako secara tunai dengan melibatkan PT Pos Indonesia," kata Risma seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Senin (21/2/2022).

Mekanisme pencairan bantuan oleh PT Pos Indonesia tidak melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sehingga diharapkan bisa meningkatkan kecepatan dalam penyaluran.

Tahun Anggaran 2021, pagu bansos Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Kemensos sebesar Rp 102,52 triliun.

Dari jumlah tersebut, sebesar 2,1 persen masih harus disalurkan di tahun 2022.

Proses penyaluran secara tunai untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT/Kartu Sembako terus dimatangkan. Nantinya mereka dapat menerima bantuan untuk tiga bulan dalam sekali pencairan.

"KPM bisa mencairkan bantuan sekaligus untuk tiga bulan," kata Risma.

Ia pun menjelaskan, keputusan untuk menyalurkan BNPT secara tunai, merupakan hasil evaluasi dari penyaluran di sejumlah tempat.

Di antara informasi yang didapat adalah KPM menerima bantuan dalam bentuk paket.

Padahal seharusnya, KPM bisa bebas menentukan jenis barang yang dibeli sesuai dengan kebutuhan. Di sejumlah lokasi juga diketahui kualitas barangnya di bawah standar.

Sebelumnya pada kesempatan mengecek pencairan bansos di sejumlah daerah, Risma pun menekankan BPNT bisa diambil manfaatnya dalam bentuk tunai dengan nilai sebesar Rp 200.000 per bulan.

Menurut dia, ketentuan mengenai pencairan BNPT bisa dilakukan secara tunai tertuang di dalam Perpres No 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

"Di Perpres nomor 63 tahun 2017 penerima bantuan tidak harus menerima dalam bentuk barang. Kalau mau ngambil uangnya dari ATM atau dari bank boleh. Jadi di Perpres itu indikasinya bisa uang tunai," kata Risma.