Salin Artikel

Mendikbud Nadiem: Dana BOP PAUD Tiap Daerah Akan Berbeda dan Pengunaannya Lebih Fleksibel

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim menyelaraskan kebijakan bantuan operasional sekolah (BOS) atau bantuan operasional pendidikan (BOP) di jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) dan Sekolah Kesetaraan.

Nantinya, besaran dana BOP PAUD dan Kesetaraan di daerah akan bervariasi menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah dan situasi daerah.

“Nilai satuan BOP PAUD itu yang tadinya semua sekolah per anak mendapatkan sama, sekarang bervariasi,” kata Nadiem secara virtual, Selasa (15/2/2022).

Nadiem menambahkan, daerah-daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dan daerah yang sulit diakses akan mendapatkan dana yang lebih afirmatif dan lebih besar dari yang lainnya.

Menurutnya, satuan biaya setiap daerah akan dihitung berdasarkan standar indeks kemahalan konstruksi dan indeks peserta didik di setiap wilayah kabupaten/kota.

Hal tersebut, lanjut dia, akan membuat rentang nilai satuan biaya berkisar Rp 600 ribu sampai Rp 1,2 juta.

Adapun sebelumnya nilai biaya BOP PAUD per anak disamakan sebesar Rp 600 ribu.

“Jadinya tidak ada yang turun, cuma ada yang naik, bahkan ada yang naik secara cukup dramatis,” kata dia.

Kemudian, dari aspek penyaluran, kini BOP PAUD dan Kesetaraan akan langsung disalurkan ke rekening sekolah, tidak lagi melalui pemerintah daerah (pemda).

Hal itu dimaksudkan agar sekolah dapat segera menerima dan menggunakan uang untuk operasonal sekolah.

Lebih lanjut, penggunaan BOP PAUD dan Kesetaraan saat ini sudah jauh lebih fleksibel dan tidak lagi dibatasi keperluannya.

“Kita berikan lagi kemerdekaan kepada setiap kepala sekolahnya untuk mealokasikan sesuai kebutuhan,” ucapnya.

Terakhir, Nadiem juga mengatakan, pihaknya membuat sebuah sistem aplikasi bernama Arkas bagi sekolah dan Markas bagi dinas pendidikan.

Ia menjelaskan, aplikasi Arkas merupakan menjadi apliaksi tunggal untuk sekolah sehingga kepala sekolah tidak perlu menggunakan aplikasi lain lagi untuk melaporkan dana BOS.

Sebab, saat kepala sekolah melaporkan pengunaan dana BOS, laporan itu secara otomatis akan terintegrasi dengan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (Siplah) dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Begitu juga dengan aplikasi Markas yang sudah terkoneksi secara otomatis dengan sistem informasi pembangunan daerah (SIPD).

Menurut Nadiem, aplikasi itu dirancnag untuk memudahkan pekerjaan administrasi tenaga pendidik.

“Yang dulunya itu format data dan standarnya masih variatif, ada berbagai macam template, berbagai macam format datanya, sekarang format data dan standar acuan sudah standar,” kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/13185931/mendikbud-nadiem-dana-bop-paud-tiap-daerah-akan-berbeda-dan-pengunaannya

Terkini Lainnya

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke