Desentralisasi: Asas, Tujuan, dan Penerapannya

KOMPAS.com - Desentralisasi adalah peneyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia.

Asas Desentralisasi

Asas desentralisasi selanjutnya diklasifikasikan menjadi empat hal, yaitu:

1. Desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan.
2. Desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan.
3. desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, perencanaan, pemberian kekuasaan dan wewenang.
4. Desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan.

Pendelegasian wewenang dalam desentralisasi berlangsung antara lembaga-lembaga otonom di pusat dengan lembaga-lembaga otonom di daerah.

Desentralisasi memberikan ruang terhadap penyerahan wewenang atau urusan dari pemerintah daerah tingkat atas kepada daerah tingkat bawahnya.

Tujuan Desentralisasi

Tujuan desentralisasi adalah meningkatkan kesejahteraan dan menjadi salah satu upaya mengurangi angka kemiskinan di daerah.

Salah satu fokus desentralisasi adalah pembangunan-pembangunan daerah tertinggal. Tujuan desentralisasi yaitu:

Wujud Demokrasi Pemerintahan Daerah.

Desentralisasi menjadi salah satu peruwjudan dari demokrasi negara, khususnya di tingkat pemerintah daerah.

Dengan pemberlakuan desentralisasi, diharapkan akan membuka peluang dan wadah yang semakin luas bagi partisipasi masyarakat.

Merealisasikan Potensi dan Kesetaraan Daerah

Salah satu dampak negatif terpusatnya pemerintahan adalah pemusatan keuangan. Desentralisasi memungkinkan pelimpahan pengelolaan keuangan sehingga memperkecil peluang eksploitasi keuangan.

Oleh karena itu, desentralisasi menjadi salah satu upaya menyetarakan daerah.

Memaksimalkan Kondisi Sosial Ekonomi Daerah

Desentralisasi akan memperbaiki sosial dan ekonomi masyarakat di daerah sesuai dengan kebutuhan perbaikan dalam bidang sosial maupun ekonomi masyarakatnya.

Desentralisasi diharapkan akan menjadikan program pemerintah lebih tepat sasaran.

Penerapan Desentralisasi

Asas desentralisasi meningkatkan kapasitas pemerintah daerah bersama sektor swasta, dan keterlibatan organisasi masyarakat.

Desentralisasi membuka ruang lebih luas kepada partisipasi masyarakat sipil untuk lebih kreatif dan inovatif dalam merespon kebutuhan publik.

Salah satu wujud implementasi desentralisasi adalah pengelolaan sistem manajemen perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Sebelum penerapan desentralisasi, setiap perairan dan sumber dayanya dimiliki dan diatur sepenuhnya oleh negara. Seluruh keuntungan dan pendapatan dikelola oleh negara atau dalam hal ini pemerintah pusat.

Setelah desentralisasi, melalui Perda No. 15 tahun 2011, Pemerintah Provinsi NTB menjadi penanggung jawab perikanan setempat.

Pemerintah Provinsi NTB merancang aturan manajemen dan praktik pengelolaan sektor perikanan berdasarkan kearifan, kebutuhan lokal, dan pengetahuan adat demi keberlanjutan produk perikanan daerahnya.

Referensi

• Tim Grasindo. 2017. UUD 1945 & Amandemennya. Jakarta : PT Grasindo
• Andi Gadjong, Agussalim. 2007. Pemerintahan Daerah : Kajian Politik dan Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia
• Prianto, Budhy. 2021. Desentralisasi Penyediaan Pelayanan Kesehatan. Malang: Media Nusa Creative