Salin Artikel

Ketum PAN: Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta Suatu Keniscayaan

Menurut Zulkifli, Jakarta kini sudah semakin padat penduduk. Selain itu, permukaan tanahnya terus menurun.

"Jakarta ini sudah di bawah permukaan laut. Setiap hari digerus karena diambil airnya, tanahnya turun, air permukaannya naik. Dan juga jumlah penduduknya tidak kira-kira. Sudah melebihi desain Jakarta sebagai ibu kota. Jadi pindah ibu kota itu suatu keniscayaan," kata Zulkifli di Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, Sabtu (29/1/2022).

Karena itu, PAN mendukung keputusan pemerintah memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Zulkifli berpendapat, sulit untuk menata Jakarta.

"Jadi ada alternatif IKN yang baru saya setuju, mendukung dan itu sudah suatu keniscayaan, keharusan bagi Indonesia. Mungkin kalau keuangan kita masih sulit, waktunya saja, anggarannya mungkin diatur secara bertahap," ujar dia.

Saat ditanya soal sosok yang tepat menjadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Zulkifli sempat menyebutkan nama Gubenur Jawa Barat Ridwan Kamil dan mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Namun, dia mengatakan, hal itu menjadi keputusan Presiden Jokowi Widodo sepenuhnya.

"Terserah Presiden mau yang mana saja. Banyak orang hebat," ucapnya.

RUU IKN telah disetujui menjadi undang-undang oleh DPR dan pemerintah pada 18 Januari 2022.

Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang yang telah disahkan itu, pemerintahan daerah khusus di ibu kota negara baru diselenggarakan oleh lembaga setingkat kementerian bernama Otorita IKN Nusantara.

Pemerintahan daerah khusus ibu kota negara baru akan dipimpin oleh seorang Kepala Otorita yang berkedudukan setingkat menteri dengan masa jabatan selama lima tahun. Kepala Otorita IKN Nusantara ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.

https://nasional.kompas.com/read/2022/01/29/21401481/ketum-pan-pemindahan-ibu-kota-negara-dari-jakarta-suatu-keniscayaan

Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke