Ketika PDI-P Pertimbangkan Ahok, Bukan Risma, Jadi Kepala Otorita IKN

Hal itu terkait dengan pernyataan Presiden Joko Widodo soal kriteria khusus calon kepala badan otoritas ibu kota baru tersebut.

"Paling tidak pernah memimpin daerah dan punya background arsitek," kata Jokowi saat bertemu dengan beberapa pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 19 Januari 2022, seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Kriteria spesifik itu Presiden sampaikan setelah pada Maret 2020 sempat menyebut empat nama yang dianggapnya cocok sebagai sosok pemimpin ibu kota baru. Nama-nama tersebut yakni mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina, mantan Bupati Banyuwangi yang baru saja dilantik sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Abdullah Azwar Anas. Selain itu, ada nama Bambang Brodjonegoro yang pernah menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi, dan mantan Direktur Utama Wijaya Karya (WIKA) Tumiyana.

"Kandidat memang banyak. Satu, Pak Bambang Brodjonegoro, dua Pak Ahok, tiga Pak Tumiyana, empat Pak Azwar Anas," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, saat itu.

Risma diminta fokus jadi menteri

Saat menanggapi kemunculan nama Risma sebagai calon kepala otorita IKN, Sekretaris Jenderal DPP PDI-P, Hasto Kristiyanto menilai, baiknya mantan Walikota Surabaya tersebut fokus pada tanggung jawabnya saat ini sebagai Menteri Sosial.

Hasto mengemukakan, para kader PDI-P yang disebut-sebut sebagai calon kepala otorita IKN tetapi sudah memiliki jabatan agar berkonsentrasi melakukan tugas mereka.

"Mengingat Bu Risma sudah mengemban tugas yang sangat penting sebagai Menteri Sosial. Jadi dalam konteks itu PDI-P menyadari bahwa setiap kader harus berkonsentrasi pada tugasnya. Yang sudah menjadi menteri, ya menjadi menteri konsentrasi di situ," kata Hasto di sela-sela HUT PDI-P pada 24 Januari ini.

Risma ketika dikonfirmasi soal dirinya mungkin ditunjuk sebagai kepala otorita IKN mengatakan, tak hanya dia yang cocok dengan kriteria yang disebut Jokowi.

"Banyak, banyak kepala daerah yang (berlatar) arsitek. Bukan hanya aku saja. Jadi, enggak bisa ngomong aku," kata Risma usai menanam Mangrove di Pantai Telaga Waja, Badung, Bali, hari Minggu lalu.

Ia kemudian mengatakan, harus melapor terlebih dahulu kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri jika benar ditunjuk menjabat posisi itu. Sebab, Risma merupakan kader PDI-P.

"Ibu (Megawati) tahu saya. Saya harus melapor ke Ibu. Karena Ibu tahu siapa saya. Apakah saya tepat di situ atau tidak," jawab mantan Wali Kota Surabaya itu.

Dialog Jokowi dan Mega singgung nama Ahok

Hasto mengatakan, saat ini Jokowi dalam proses dialog dengan Megawati mengenai nama-nama yang pantas dicalonkan sebagai kepala otorita IKN.

Hasto mengemukakan hal itu terkait mencuatnya wacana bahwa Kepala Negara memilih Basuki Tjahaja Purnama alis Ahok untuk memimpin IKN.

"Semuanya dalam dialog antara Bapak Joko Widodo dengan Ibu Megawati Soekarnoputri. Tapi persyaratan kriteria itu PDI-P sudah menyampaikan karena besar harapan partai sejak zaman Bung Karno terkait dengan Ibu Kota Negara yang berada di Pulau Kalimantan itu," kata Hasto ketika ditemui di kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis kemarin.

Ia menjelaskan, Ahok dinilai sesuai dan memenuhi syarat tersebut lantaran memiliki rekam jejak kepemimpinan yang cukup baik selama menjabat sebagai wakil gubernur dan gubernur DKI Jakarta.

"Siapa yang diputuskan utuk kami serahkan kepada Presiden Jokowi, hanya saja PDI Perjuangan punya nama-nama calon-calon yang memenuhi syarat untuk itu, termasuk Pak Basuki Tjahaya Purnama. Beliau juga punya kepemimpinan yang cukup baik selama menjadi wakil gubernur dan gubernur di DKI Jakarta," kata Hasto.