Antisipasi Penyebaran Hoaks Jelang Pemilu 2024, Polri Minta Masyarakat Bijak Gunakan Medsos

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan melakukan antisipasi terkait penyebaran hoaks jelang pemilihan umum (Pemilu) serentak tahun 2024.

Polri juga terus melakukan upaya utama, yakni mengajak masyarakat bijak menggunakan media sosial.

“Terus melakukan utamanya adalah tindakan preemtif dan persuasif dengan menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat agar bijak menggunakan medsos,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta, Senin (24/1/2022).

Ramadhan juga meminta, masyarakat menyaring terlebih dahulu apabila menerima sebuah informasi, khususnya dari media sosial.

Lebih lanjut, Ramadhan mengatakan, pihaknya akan mengedepankan upaya melalui edukasi.

Polri, lanjut dia, akan mengingatkan masyarakat khususnya pengguna media sosial untuk bijak menggunakan media sosial guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Ia berharap masyarakat tidak termakan pemberitaan ujaran kebohongan serta tidak terkena pelanggaran.

“Tentu kita mengedepankan lebih baik melakukan pencegahan untuk melakukan pencegahan itu kita lebih mengedepankan edukasi, upaya-upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat,” kata dia.

Nantinya, menurut dia, edukasi ini akan dilakukan melalui platform dunia maya dan secara langsung kepada masyarakat.

Edukasi lewat media sosial, kata Ramadhan, akan dilakukan melalui akun resmi kepolisian baik di tingkat Mabes Polri hingga Polda.

“Bagi anggota di lapangan kita bisa menggunakan babinkamtibmas dan binmas,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menyampaikan usul alternatif tanggal pemungutan suara Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024.

Menurut Ilham, usul tanggal ini juga telah disampaikan KPU dalam rapat bersama DPR dan pemerintah sebelumnya.

"Hari pemungutan suara direncanakan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Jadi 14 Februari ini Rabu, dan Rabu menjadi hari penyelenggaraan pemilu dari tahun ke tahun," kata Ilham dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/1/2022).

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menyatakan, pemerintah sepakat bahwa pemungutan suara Pemilihan Umum 2024 digelar pada 14 Februari.

Menurut Tito, jika pemilu diselenggarakan pada Februari, akan ada jarak waktu yang cukup menuju Pilkada Serentak 2024 yang akan digelar pada November.

"Kami kira dari pemerintah sepakat 14 Februari, sehingga akan memberikan ruang dengan adanya pemilu dan pilkada serentak yang menurut UU Nomor 10 Tahun 2016 yang kita selenggarakan bulan November," kata Tito.