Salin Artikel

Risma Disebut Calon Kepala Otorita IKN, PDI-P: Yang Sudah Jadi Menteri, Konsentrasi Saja

Dia mencontohkan bagaimana Menteri Sosial Tri Rismaharini sekaligus kader PDI-P yang belakangan disebut menjadi salah satu kandidat calon kepala otorita.

"Mengingat Bu Risma sudah mengemban tugas yang sangat penting sebagai Menteri Sosial. Jadi dalam konteks itu PDI-P menyadari bahwa setiap kader harus berkonsentrasi pada tugasnya. Yang sudah menjadi menteri, ya menjadi menteri konsentrasi di situ," kata Hasto ditemui di sela-sela HUT PDI-P, Senin (24/1/2022).

Hasto menyadari adanya keinginan Presiden Joko Widodo soal kriteria pemimpin IKN. Kriteria yang dimaksud yaitu kepala daerah dan berlatar belakang arsitek.

Menurut Hasto, apabila kriterianya hanya kepala daerah atau mantan kepala daerah, Risma memungkinkan memenuhi hal tersebut.

"Ya kalau hanya kriterianya kepala daerah dan dari aspek berlatarbelakang itu memungkinkan," nilai Hasto.

Namun, Hasto menilai partainya tetap memberikan kesempatan kepada tokoh lain selain Risma untuk menjadi calon pemimpin IKN.

"Kita juga harus memberikan ruang bagi yang lain untuk diberikan kesempatan," tambah dia.

Kendati demikian, ia menyerahkan sepenuhnya terkait kriteria dan penunjukan pemimpin IKN kepada presiden.

Hasto tak memungkiri, partainy memiliki sejumlah kader yang menjadi kepala daerah.

Sejumlah kader itu pun disebut berpotensi menjadi calon pemimpin IKN.

"Ya kalau kriterianya itu kepala daerah yang berhasil kita punya banyak. Ada Pak Anas (Abdullah Azwar Anas, mantan Bupati Banyuwangi) di Banyuwangi. Ada Pak Hendi (Hendrar Prihadi, Wali Kota Semarang) dari Semarang yang juga terbukti mampu menunjukkan kepemimpinan yang baik," jelasnya.

Kemudian, Hasto juga menganggap, mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus kader PDI-P Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berpotensi menjadi calon pemimpin IKN.

Ahok disebut Hasto berpotensi lantaran menunjukkan dedikasinya saat memimpin Jakarta.

"Ini kan orang-orang yang memang telah teruji kepemimpinannya," ujarnya.

Diketahui, Presiden Jokowi buka suara soal kriteria Kepala Otorita IKN "Nusantara" yang ia incar.

Sebelumnya, pada Maret 2020, Jokowi sempat menyebutkan sejumlah nama, mulai dari mantan kepala daerah hingga eks menteri.

Nama-nama itu yakni, eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, mantan Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, dan mantan Direktur Utama Wijaya Karya (WIKA) Tumiyana.

"Kandidat memang banyak. Satu, Pak Bambang Brodjonegoro, dua Pak Ahok, tiga Pak Tumiyana, empat Pak Azwar Anas," ungkap Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3/2020).

Namun, terbaru, presiden spesifik menyebutkan sosok yang ia inginkan, yakni pernah memimpin daerah dan berlatar belakang arsitek.

"Paling tidak pernah memimpin daerah dan punya background arsitek," kata Jokowi saat bertemu dengan beberapa pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/1/2022), seperti dikutip dari Tribunnews.com.

https://nasional.kompas.com/read/2022/01/24/11591911/risma-disebut-calon-kepala-otorita-ikn-pdi-p-yang-sudah-jadi-menteri

Terkini Lainnya

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke