Salin Artikel

Luhut ke Kepala Daerah: Jujur soal Data Covid-19, Jangan Ditutupi

Luhut meminta tidak ada data kasus yang ditutupi.

"Seluruh kepala daerah, baik bupati, wali kota, pangdam, kapolda, dan seluruh jajaran di bawahnya agar jujur terhadap data kasus Covid-19. Jangan ada yang ditutupi agar segera dapat ditentukan langkah yang benar dan terukur," ujar Luhut saat menggelar rapat evaluasi PPKM Jawa-Bali sebagaimana dilansir dari siaran pers di laman resmi Kemenko Marves, Jumat (21/1/2022).

Dalam kesempatan tersebut Luhut juga mengungkapkan, kasus Covid-19 akibat varian Omicron sebagian besar terjadi di daerah Jabodetabek yang capaian vaksinasi dosis 1 dan 2 sudah tinggi.

Sehingga dia menyebut wilayah Jabodetabek sebagai medan perang melawan varian Omicron.

"Untuk itu saya minta provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat agar segera mengakselerasi vaksinasi booster," tegas koordinator pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa-Bali.

Dia melanjutkan, angka kematian akibat Covid-19 varian Omicron masih tetap terjaga meskipun terjadi peningkatan kasus.

Meski begitu, melihat pengalaman negara lain, perawatan rumah sakit dan tingkat kematian tetap dapat meningkat ketika kasus naik berkali-kali lipat.

“Upaya flattening the curve atau memperlandai kenaikan kasus positif, harus dilakukan untuk mengurangi beban sistem kesehatan. Kuncinya adalah penegakan protokol kesehatan dan akselerasi vaksinasi di tiap daerah,” tutur Luhut.

"Saya minta kepada Panglima TNI dan Asops Kapolri untuk kembali menyiapkan isolasi terpusat di setiap daerah," tambahnya.

Dalam rapat itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Banten Wahidin Halim, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Bali Wayan Koster, Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, Sekda Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja dan Sekda Jawa Timur Wahid Wahyudi juga memaparkan kondisi terkini tiap daerahnya dalam menghadapi gelombang varian Omicron.

Seluruh kepala daerah tersebut menyatakan sudah bersiap menyediakan perawatan dan menyiapkan langkah antisipasi akibat varian ini.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan bahwa saat ini kasus terbanyak varian Omicron ada di DKI Jakarta dan segera akan menyebar ke daerah di sekitarnya.

“Saat ini kita harus kembali meningkatkan testing dan tracing untuk mengetahui penyebaran yang terjadi di sekitar kita, dan terus meningkatkan vaksinasi,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan, jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia meningkat lima kali lipat dalam tiga pekan terakhir.

Kasus positif Covid-19 disebut naik dari 1.123 menjadi 5.454.

Wiku menambahkan, peningkatan kasus Covid-19 tidak diikuti dengan kenaikan angka kematian. Namun, pola peningkatan kasus positif bersamaan dengan meningkatnya kasus aktif Covid-19.

"Pada minggu ini, kasus aktif berjumlah 8.605 kasus di mana naik lebih dari 3.000 dibandingkan dengan minggu lalu yang hanya 5.494 kasus," ujarnya dalam konferensi pers secara daring pada Kamis (20/1/2022).

Lebih lanjut, Wiku mengatakan, naiknya kasus positif Covid-19 disebabkan dari dua sumber, yaitu transmisi lokal dan pelaku perjalanan luar negeri.

Ia melanjutkan, saat ini, kasus positif Covid-19 lebih banyak berasal dari transmisi lokal dibandingkan pelaku perjalanan dari luar negeri.

"Bahkan per tanggal 15 Januari 2022, (sebanyak) 63 persen kasus positif merupakan transmisi lokal, sedangkan untuk data pelaku perjalanan luar negeri menunjukkan peningkatan," ucap dia.

Adapun Kementerian Kesehatan melaporkan, hingga Kamis total kasus penularan Covid-19 varian Omicron mencapai 1.078.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, dari jumlah tersebut, sebanyak 756 merupakan pelaku perjalanan luar negeri (PPLN).

https://nasional.kompas.com/read/2022/01/21/11483591/luhut-ke-kepala-daerah-jujur-soal-data-covid-19-jangan-ditutupi

Terkini Lainnya

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Nasional
Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

Nasional
Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Nasional
Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Nasional
ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

Nasional
Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Nasional
Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Nasional
Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Nasional
Hati-hati, 'Drone' Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Hati-hati, "Drone" Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Nasional
KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

Nasional
KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke