Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong Isnaini Punya Harta Rp 2,1 Miliar

Itong ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di PN Surabaya, oleh KPKpada Kamis (20/1/2022).

Berdasarkan data yang diakses Kompas.com dalam situs elhkpn.kpk.go.id KPK, Itong memberikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pada 12 Januari 2021 atau laporan periodik 2020. 

Dalam LHKPN-nya, Itong mempunyai dua bidang lahan dan bangunan yang terletak di Kota Surakarta dan Kota Boyolali senilai Rp 1.030.000.000.

Hakim PN Surabaya ini juga memiliki kendaraan berupa mobil seharga Rp 160.000.000, harta bergerak Rp 22.500.000 dan kas senilai Rp 962.042.499.

Sehingga, total harta kekayaan Itong yang tercatat dalam LHKPN adalah Rp 2.174.542.499.

Selain Itong, panitera pengganti PN Surabaya Hamdan dan pengacara PT Soyu Giri Primedika Hendro Kasiono, juga turut ditetapkan sebagai tersangka.

Untuk kepentingan penyidikan kasus ini, Itong ditahan ditahan di Rutan KPK pada kavling C1, Hamdan ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur dan Hendro ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menjelaskan, ketiga tersangka itu akan menjalani penahanan selama 20 hari pertama.

“Terhitung sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai 8 Februari 2022,” ujar Nawawi, dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/1/2022).

Diketahui, ketiga tersangka dalam perkara ini ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Surabaya, Rabu (19/1/2022).

KPK menduga para tersangka terlibat kongkalikong untuk mengurus perkara pembubaran PT PT Soyu Giri Primedika.

Dalam konstruksi perkara dijelaskan, Hendro yang ditunjuk sebagai pengacara PT Soyu Giri Primedika menghubungi Hamdan guna menawarkan uang jika hakim dalam persidangan memutuskan untuk membubarkan perusahaan kliennya.

Tujuannya, agar aset PT Soyu Giri Primedika senilai Rp 50 miliar bisa dibagi. Untuk menjalankan keinginan itu, KPK menduga Hendro dan PT Soyu Giri Primedika telah menyiapkan dana senilai Rp 1,3 miliar.

Dana itu akan dialokasikan untuk memberi suap para hakim mulai dari pengadilan tingkat pertama hingga Mahkamah Agung (MA).

Itong sebagai hakim di tingkat pertama diduga menyetujui tawaran itu. Kemudian Hendro bermaksud memberi uang muka senilai Rp 140 juta pada Itong melalui Hamdan.

Saat menyerahkan uang itu dilakukan, KPK melakukan tangkap tangan pada keduanya dan melanjutkan penangkapan pada Itong.