Ryamizard Ryacudu, Veteran Perang di Pusaran Kasus Proyek Satelit Kemenhan

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Jenderal (Purn) TNI Ryamizard Ryacudu ikut terseret dalam pusaran kasus proyek satelit militer di Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Seperti apa sepak terjang tokoh militer yang dikenal sebagai salah satu veterang perang itu?

Ryamizard Ryacudu disebut-sebut dalam kasus satelit militer Kemenhan karena proyek tersebut terjadi di era kepemimpinannya sebagai Menteri Pertahanan, tepatnya pada tahun 2015.

Purnawirawan bintang empat itu menjabat sebagai Menhan di periode pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dari tahun 2014-2019. Sebelum menjadi Menhan, jabatan terakhir Ryamizard di TNI adalah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang diembannya selama 3 tahun, yakni sejak 2002 hingga 2005.

Ryamizard merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1974 dari kecabangan infanteri.

Spesialis Tempur

Selama mengabdi di TNI, Ryamizard diketahui banyak mengemban tugas di berbagai daerah operasi. Pria kelahiran Palembang tahun 1950 ini banyak mengabiskan hidup di medan pertempuran.

Dikutip dari KOMPAS.com, Ryamizard dikirim ke daerah operasi sejak awal karirnya. Mulai dari ia masih berpangkat sebagai letnan dua, hingga perwira menengah berpangkat Kolonel.

Begitu lulus dari pendidikan, Ryamizard ditugaskan dalam Operasi Gabungan bersama TDM, Malaysia pada 1976-1982. Ia juga dikirim ke pedalaman Kalimantan untuk menumpas gerombolan komunis sisa-sisa Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (Paraku) yang juga dikenal dengan sebutan Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak (PGRS).

Operasi Tumpas PGRS/Paraku dijalani Ryamizard di tahun 1978. Ia juga bertugas dalam Operasi Kala (PGRS) pada 1981. Saat itu, Ryamizard menjadi Komandan Peleton (Danton).

Di tahun 1982 hingga 1983, Ryamizard bertugas dalam Operasi Kemudi I dan II Malindo. Setelah itu, ia terus mendapat tugas di daerah-daerah konflik seperti dalam Operasi Seroja Timor-timur untuk memberantas gerakan separatisme dari tahun 1983-1984.

Tak berhenti sampai situ, Ryamizard juga mendapat tugas operasi militer di Aceh. Ryamizard juga pernah terjun langsung ketika Aceh dihantam tsunami, untuk bersama dengan pasukannya memberi bantuan kepada warga.

Selama menjalani misi pertempuran, tak sedikit luka yang didapat Ryamizard.

Nama mantan Pangkostrad ini pun tercatat pernah membantu misi perdamaian PBB dan menjadi Komandan Kontingen Garuda XII-B (1992 1992 ). Saat itu, ia dipercaya oleh pasukan PBB untuk membantu konflik berdarah di Kamboja.

Setelah pulang menjalankan tugas misi kemanusiaan, Ryamizard dipercaya menjadi Komandan Brigade Infanteri 17 Ku hingga tahun 1994.

Jabatan strategis Ryamizard dimulai saat dirinya menjadi Panglima Divisi II Kostrad di tahun 1998, kemudian Kepala Staf Kostrad, hingga dipromosikan menjadi Panglima Kodam.

Ryamizard dipercaya sebagai Pangdam V/Brawijaya tahun 1999 dan Pangdam Jaya hingga tahun 2000. Karirnya pun melesat setelah diangkat sebagai Pangkostrad usai melepas posisi Pangdam Jaya di tahun 2002.

Usai 2 tahun menjadi Pangkostrad, Ryamizard ditunjuk sebagai KSAD di era Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri.

Ryamizard juga hampir menjadi Panglima TNI di tahun 2004, namun akhirnya gagal. Setelah 10 tahun pensiuan, ia pun dipilih sebagai Menhan oleh Presiden Jokowi.

Penggagas Program Bela Negara

Ryamizard Ryacudu merupakan tokoh yang memprakarsai program Bela Negara saat menjadi Menhan. Program Bela Negara milik Kemenhan itu merupakan program pelatihan untuk kader peserta program agar memahami nilai-nilai bela negara.

Dikutip dari KOMPAS.com, Timbul Siahaan yang pada tahun 2015 menjabat sebagai Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemenhan menjelaskan, program bela negara adalah respons Kementerian Pertahanan dalam mewujudkan program revolusi mental yang digagas Presiden Jokowi.

Melalui program ini, diharapkan masyarakat dapat diberikan kesadaran akan konsep bela negara yang terdiri dari nilai-nilai cinta tanah air, rela berkorban, dan yakin dengan ideologi Pancasila.

Kemenhan membagi program Bela Negara menjadi tiga kategori, yaitu kader pembina, kader bela negara, dan kader muda. Ketiga kategori tersebut dibedakan dari waktu pelatihan yang disesuaikan dengan target capaian masing-masing peserta program.

"Intinya kami ingin membangun karakter bangsa yang cinta tanah air. Bagaimana perwujudannya, ya seperti Pancasila, butir-butirnya ada 36, kemudian nilai nya bisa banyak sekali. Jadi Itu yang kami coba bangun," ujar Timbul Siahaan, saat diwawancarai Kompas.com, Jumat (16/10/2015).

Kemenhan bahkan menjalin kerja sama pelaksanaan program Bela Negara dengan sejumlah kementerian, organisasi masyarakat sipil, komunitas, BUMN dan organisasi penyedia sarana prasarana kegiatan bela negara.

Kerja sama tersebut bertujuan untuk memperluas sasaran program bela negara di kalangan masyarakat, dari mulai anak-anak hingga narapidana.

Program bela negara, kata Ryamizard, bukan sekadar hak dan kewajiban konstitusional warga negara, melainkan sebagai bentuk syukur kepada Tuhan yang telah menganugerahi keberagaman.

Ia mengatakan, kerja sama yang dijalin dengan berbagai unsur masyarakat tersebut ingin menunjukkan bahwa program bela negara tidak hanya menjadi ruang lingkup TNI. Program bela negara juga disebut menjadi landasan bagi masyarakat untuk menghadapi dinamika ancaman global.

"Bela negara bukan hanya domain TNI, bukan hanya angkat senjata, tapi juga sesuai domain dan profesi masing-masing. Kesadaran bela negara dan cinta tanah air merupakan landasan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menghadapi dinamika ancaman global saat ini," ungkap Ryamizard, (21/6/2017).

Ryamizard pun mendorong program bela negara untuk masuk ke lingkungan perguruan tinggi. Program bela negara sendiri sempat menuai pro-kontra di kalangan masyarakat.

Kepada Prabowo Subianto yang menjadi penerusnya di posisi Menhan, Ryamizard menitipkan agar program bela negara tetap diteruskan.

"Jadi yang pertama kita lakukan, Bapak Prabowo, adalah masalah bela negara. Karena masalah bela negara itu sangat penting," ujar Ryamizard saat memberikan sambutan dalam acara kenal pamit seusai serah terima jabatan (Sertijab) Menteri Pertahanan di Gedung AH. Nasution, Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2019).

Jelaskan soal proyek satelit Kemenhan

Setelah kasus proyek satelit Kemenhan ramai dibicarakan, Ryamizard akhirnya angkat bicara. Dalam kasus ini, (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut Indonesia mengalami kerugian hingga ratusan miliar rupiah karena adanya dugaan pelanggaran dalam pengadaan satelit.

Pengadaan satelit yang dimaksud adalah misi penyelamatan negara dengan menyewa satelit untuk mengisi satelit di slot orbit 123 derajat Bujur Timur, setelah sebelumnya Satelit Garuda-1 keluar dari orbit itu.

Masalahnya adalah, Kemenhan membuat kontrak sewa satelit Artemis milik Avanti Communication Limited pada tahun 2015 kendati belum memiliki anggaran. Alhasil Kemenhan tak mampu membayar sewa satelit sehingga membuat Indonesia digugat di pengadilan internasional.

Terkait hal tersebut, Ryamizard mengatakan ada unsur diskresi atau perintah dari Presiden Presiden Joko Widodo untuk menyelamatkan slot orbit tersebut. Di samping itu, menurutnya, juga ada unsur kedaruratan penyewaan satelit.

Sebab, apabila Indonesia tidak segera menunjukkan komitmennya kepada International Telecommunication Union (ITU), slot tersebut bisa diberikan kepada pihak lain. Karena itu, Presiden Jokowi saat itu mengeluarkan perintah kepada Ryamizard untuk menyelamatkan slot orbit ini.

"Saya ini prajurit, mendapat perintah selamatkan orbit 123 Bujur Timur, saya lakukan dan berhasil. Kalau itu tidak saya lakukan, orbit itu bisa diambil pihak lain dan membahayakan kedaulatan negara," ujar Ryamizard dikutip dari Kompas.id, Senin (17/1/2022).

Dari kasus ini, pengadilan arbitrase internasional di Inggris dan Singapura menghukum Indonesia dan mewajibkan untuk membayar beberapa perusahaan yang terlibat dalam penandatanganan kontrak dengan Kemenhan dengan nilai Rp 815 miliar.

Ryamizard mengungkapkan, pengadaan satelit kala itu harus dilakukan karena ada ancaman kedaulatan negara apabila slot orbit 123 tak segera diselamatkan sekalipun secara normatif ada beberapa yang tidak sesuai. Karena ancaman kedaulatan inilah, kata Ryamizard, Jokowi kemudian mengeluarkan perintah untuknya agar menyelamatkan slot orbit yang berada di atas Sulawesi itu.

"Pertama karena ada diskresi dan kedua, ada ancaman kedaulatan kalau itu tidak dilakukan," ungkapnya.

Ryamizard mengakui bahwa Kemenhan saat memanfaatkan slot orbit pada 2015 belum mempunyai anggaran. Namun, Kemenhan harus tetap menyewa satelit demi menyelamatkan slot orbit sebagaimana perintah Jokowi.

"Memang belum ada anggaran. Namun, kami harus segera mengisi slot itu untuk menunjukkan komitmen (mengisi slot orbit)," jelasnya.

Hingga saat ini, Kejagung belum memeriksa Rymizard Ryacudu terkait proyek satelit komunikasi pertahanan (satkomhan) tersebut. Kejagung menyatakan bersikap profesional dalam mendalami kasus ini dan akan meminta keterangan berdasarkan bukti yang sudah didapatkan.