Dana PEN Akan Dikucurkan untuk Bangun IKN, Pengamat: Bisa Melukai Hati Rakyat

Menurut dia, kebijakan tersebut justru akan menimbulkan luka di hati masyarakat karena dilakukan di tengah pandemi Covid-19 yang masih mewabah.

"Mestinya, uang tersebut untuk rakyat yang terdampak Covid-19. Pemaksaan dana pemulihan ekonomi yang dialihkan untuk IKN, ini bisa melukai rakyat," kata Ujang saat dihubungi Kompas.com, Rabu (19/1/2022).

Diketahui, pernyataan mengenai anggaran PEN bakal digunakan untuk anggaran pemindahan IKN diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Hal itu dinyatakan setelah DPR menetapkan Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) disahkan menjadi Undang-undang IKN.

Ujang melihat, pernyataan Sri Mulyani menunjukkan bahwa apa saja akan dilakukan pemerintah demi mewujudkan pemindahan IKN.

"Karena IKN itu harga mati bagi Jokowi. Maka, soal uang akan disesuaikan, dicari, dan diada-adakan oleh Menkeu," jelasnya.

Dia mengingatkan agar pemerintah semestinya mempertimbangkan kondisi ekonomi rakyat yang kini masih sulit akibat Covid-19.

Sebagai contoh, kata dia, banyak rakyat yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga tak lagi memiliki pekerjaan.

"Hilang kerjaan dan periuk nasinya. Mestinya ya dibantu," tegas Ujang.

Oleh karena itu, Ujang berpendapat bahwa pemindahan IKN bisa saja dipersepsikan sebagai kepentingan para elite semata.

"IKN itu kan kepentingan elite, bukan kepentingan rakyat," tuturnya.

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, anggaran pemindahan IKN tahun 2022 akan mencatut anggaran Program PEN.

Asal tahu saja, pemerintah menyiapkan dana program PEN tahun 2022 sebesar Rp 451 triliun.

Dana itu sejatinya dianggarkan untuk penanganan pandemi Covid-19, pemberian bantuan sosial (bansos), dan pemulihan ekonomi masyarakat.

"Seperti diketahui untuk tahun 2022 paket pemulihan ekonomi sebesar Rp 450 triliun masih belum dispesifikasi seluruhnya. Jadi ini (anggaran pembangunan IKN) nanti mungkin bisa dimasukkan dalam bagian program PEN sekaligus bangun momentum pembangunan IKN," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers pasca Sidang Paripurna, Selasa (18/1/2022).