Salin Artikel

Komnas HAM Sebut Aktivis dan Jurnalis Paling Banyak Diretas untuk Dibungkam

Menurut Analis Pelanggaran HAM Komnas HAM, Arief Rahman modus yang sering digunakan adalah peretasan.

“Peretasan menjadi modus paling tinggi dalam kasus pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi dengan 18 kasus,” tutur Arief dalam konferensi pers virtual, Senin (17/1/2022).

Arief memaparkan mayoritas peretasan terjadi pada aktivis dan jurnalis.

“Korban aktivis sebanyak 4 kasus, jurnalis 3 kasus, dan penggiat anti korupsi 3 kasus,” katanya.

Selain itu, lanjut Arief, modus peretasan bertambah dari tahun 2020 dan tahun 2021.

“Terdapat 7 kasus peretasan di tahun 2020, dan 11 kasus pada 2021,” ucap dia.

Arief juga mengungkapkan ada tiga isu yang memicu terjadinya peretasan, yaitu terkait polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kritik pada presiden, wakil presiden dan pejabat negara serta penanganan pandemi Covid-19.

“Sebanyak 6 kasus peretasan terkait polemik TWK, 4 kasus peretasan pada pengkritik pejabat negara dan 3 kasus peretasan terkait kritik pada penanganan pandemi Covid-19,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Komnas HAM mencatat terjadi 44 kasus pelanggaran kebebasan berpendapat.

Sebanyak 21 kasus terjadi di ruang digital, 18 kasus kriminalisasi dan 8 kasus intimidasi, ancaman dan teror.

Komnas HAM mengetahui adanya kasus-kasus tersebut serta turut melakukan penanganan dari pelaporan langsung dan monitoring media.

https://nasional.kompas.com/read/2022/01/18/05400011/komnas-ham-sebut-aktivis-dan-jurnalis-paling-banyak-diretas-untuk-dibungkam

Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke