Duduk Perkara Bentrok Prajurit TNI AD Vs Petani di Deli Serdang Versi TNI

Chandra menjelaskan, kericuhan tersebut bermula ketika prajurit TNI AD akan memasang plang pemberitahuan di atas lahan tersebut.

Pemasangan plang ini karena Koperasi Kodam I/Bukit Barisan mempunyai hak guna terhadap lahan tersebut.

"Pada saat pelaksanaan tersebut (pemasangan plang) mendapatkan perlawanan atau pun bentuk penolakanlah dari masyarakat yang ada di situ," ujar Chandra di Jakarta, Kamis (6/1/2022).

Chandra mengatakan, kelompok penolak ini merupakan petani atau penggarap lahan tersebut.

Dalam aksinya, petani sebagai penggarap lahan memberikan perlawanan terhadap personel TNI.

Dalam penolakan tersebut, kata Chandra, terjadi aksi dorong-mendorong antara kedua belah belah pihak.

"Sesuai laporan yang saya terima, ada yang dari pihak TNI-nya juga kena, dari pihak masyarakatnya juga. Nah, ini yang sedang dilakukan investigasi," terang Chandra.

Untuk menyelesaikan permasalahan ini, Chandra mengatakan bahwa Puspomad saat ini tengah melakukan investigasi.

Chandra juga mengatakan bahwa penyelesaian kasus ini bisa dilakukan dengan cara mediasi atau pun dialog.

Di samping itu, dengan merujuk kasus ini, Chandra menegaskan bahwa TNI sama sekali tak menempatkan masyarakat sebagai musuh.

"Saya ulangi, masyarakat itu bukan musuhnya tentara. Tapi ini kembali kita harus secara clear atau secara obyektif melihat timbulnya ini kenapa sih, kan kalau orang bilang enggak ada asap kalau enggak ada apinya," tegas dia.

"Jadi kita melakukan investigasi untuk melihat ini kasusnya kenapa sih awalnya," imbuh dia.

Diberitakan, sebuah video yang viral di media sosial memperlihatkan kericuhan yang diduga melibatkan petani dan anggota TNI di kawasan persawahan di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Selasa (4/1/2022).

Komando Daerah Militer (Kodam) I/Bukit Barisan memberikan penjelasan terkait video dan dugaan bentrokan tersebut.

Sekretaris Umum Pusat Koperasi Angkatan Darat (Puskopkar) A Kodam Bukit Barisan Letkol Caj Wendrizal mengatakan bahwa pihak TNI awalnya ingin memasang plang pemberitahuan yang menjelaskan lahan tersebut adalah milik Kodam I/BB berdasarkan keputusan Mahkamah Agung (MA).

Wendrizal mengatakan, sekitar pukul 07.15 WIB, ia memimpin personel Puskopar dan Yonzopur I/DD untuk melaksanakan apel.

"Pasukan tiba di lokasi sekitar pukul 09.30 WIB. Pasukan langsung ke titik rencana pemasangan di sebelah timur lahan," kata Wendrizal kepada Tribun Medan, Rabu (5/1/2022).