Polisi Militer TNI AL Periksa Prajurit yang Diduga Terlibat Pengiriman Pekerja Migran Ilegal

Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut atas temuan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang menduga adanya keterlibatan prajurit TNI AL dan TNI Angkatan Udara.

"Sekarang ini kami periksa di Pomal. Kami akan dalami dulu," ujar Yudo seusai memimpin upacara peringatan HUT ke-59 Korps Wanita TNI Angkatan Laut (Kowal) di Mabes TNI AL, Jakarta, Rabu (5/1/2022).

Yudo mengatakan, prajurit tersebut mengontrakkan rumah pribadinya kepada seseorang yang ternyata digunakan sebagai tempat penampungan pekerja migran ilegal.

Kepada penyidik, prajurit itu mengaku tidak mengetahui bahwa rumah tersebut digunakan sebagai tempat penampungan pekerja migran ilegal.

"Masa orang rumahnya dikontrak enggak tahu siapa yang ngontrak, terus digunakan ilegal masa kamu enggak tahu? Makanya ini masih didalami," ucap Yudo.

Yudo juga memastikan, rumah yang dikontrakan tersebut merupakan rumah pribadi, bukan rumah dinas milik TNI AL.

"Kalau (rumah dinas) seperti itu langsung enggak usah Pomal lagi, langsung saya DKP, pecat, karena ini sudah mencoreng citra TNI AL. Ya karena ini rumah pribadi, tentunya mereka mempunyai hak untuk membela diri," ungkap Yudo.

Yudo menambahkan, pihaknya akan menegakkan hukum apabila prajurit tersebut terbukti terlibat dalam kasus ini.

"Entah hukumannya pidana atau disiplin, ya tentunya dari hasil pemeriksaannya Pomal," imbuh dia.

KSAL kesal BP2MI tertutup

Investigasi internal yang dilakukan TNI Angkatan Laut ini dilakukan setelah tak mendapat informasi signifikan dari BP2MI, lembaga yang pertama kali mengungkap keterlibatan anggota TNI AL.

Terkait hal tersebut, KSAL pun menumpahkan kekesalannya dan meminta agar BP2MI bisa lebih terbuka.

KSAL meminta agar tidak ada instansi yang mencari kambing hitam dalam kasus penyelundupan pekerja migran ini.

"Jangan sampai ketika terjadi seperti itu mencari-cari kambing hitam, menyalah-nyalahkan TNI," ujar Yudo.

Yudo menyatakan, hasil investigasi tersebut seharusnya dapat disampaikan kepada TNI AL supaya TNI AL dapat menindaklanjuti temuan investigasi tersebut. Namun, menurut dia, hal yang terjadi justru BP2MI tidak terbuka kepada TNI AL.

"Nah ini sesama aparat pemerintah tidak saling terbuka, ini kan susahnya gitu," sesal Yudo.

Menurut Yudo, ketika tidak ada keterbukaan, justru yang terjadi adanya kecurigaan antar instansi pemerintah.

Untuk itu, Yudo meminta agar BP2MI tidak takut menyampaikan temuan tersebut kepada TNI AL.

"Jadi jangan sampai karena kelemahannya sendiri tapi mencari-cari instansi lain untuk juga dilemahkan," ucap Yudo.

Yudo menambahkan, pihaknya memastikan akan memproses hukum apabila prajuritnya terbukti terlibat dalam kasus ini.

"Enggak ada prajurit yang lepas dari hukum, semuanya kalau salah pasti kita hukum," imbuh dia.

Temuan BP2MI

Sebelumnya diberitakan, Kepala BP2MI Benny Rhamdani menduga ada keterlibatan anggota TNI AU dan TNI AL dalam pengiriman pekerja migran ilegal ke Malaysia.

Dugaan ini didapatkan BP2MI berdasarkan hasil investigasi tim khusus terhadap peristiwa tenggelamnya kapal yang mengangkut pekerja migran ilegal di perairan Johor, Malaysia beberapa waktu lalu.

Hasil investigasi, pengiriman pekerja migran ilegal itu dilakukan secara terorganisasi.

Kapal pengangkut pekerja migran ilegal itu kemudian mengalami kecelakaan pada 15 Desember 2021 lalu sekitar pukul 05.00 WIB.

Selain puluhan orang meninggal dunia, ada belasan orang yang selamat dan beberapa masih belum ditemukan.